Program Prorakyat di Prabumulih Terpaksa Dihapus Karena Alasan Ini

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Wacana Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi Ap MSi yang akan menaikkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pegawai yang diisukan mencapai 100 persen,

terus menjadi polemik dan perhatian tokoh, anggota dewan dan lembaga.

Salah satunya mendapat tanggapan serius Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan dan Penyelamat Aset Daerah (LP3AD) Kota Prabumulih, Mulwadi.

Baca: Usai Lucinta Luna, Mike Lewis Kepergok Mesra dengan Wanita Ini, Videonya Heboh!

Mulwadi mengatakan, pihaknya setuju dengan rencana kenaikan tunjangan apalagi untuk kesejahteraan para pegawai.

"Namun terkait rencana itu tidak tepat waktunya disebabkan saat ini anggaran pendapatan belanja daerah sedang mengalami defisit.

Selain itu saat ini banyak program pro rakyat yang tujuannya juga mensejahterakan rakyat ditiadakan," ungkapnya.

Baca: Masih Demam Arak-arakan, Hamka Hamzah Posting Ini di Instagram

Pria akrab disapa Kemong ini menuturkan, semestinya wacana itu harus bisa mensejahterakan rakyat juga,

jangan hanya mementingkan pegawai tapi rakyat malah terlupakan.

"Pegawai dipedulikan atau disejahterakan tentu juga rakyat harus diutamakan.

Sekarang ini banyak program pro rakyat dipangkas malah mau naikkan tunjangan, belum tepatlah," katanya.

Baca: Imut Sejak Kecil, Siapa Sangka Sosok Cilik Ini Sekarang Jadi Aktor Ternama,Tebak Siapa Dia?

Kemong menuturkan, selain itu saat ini hutang pemkot Prabumulih ke pihak ketiga atau kontraktor yang mengerjakan pembangunan tahun lalu banyak belum terbayarkan.