TAG
Yasonna Laoly
-
Saat dikonfirmasi hal itu ke Ketua Tim Investigas Polri, Komjen Dwi Priyatno membenarkan adanya pertemuan tersebut.
Kamis, 25 Agustus 2016
-
Pemerintah Indonesia masih terus berupaya untuk memulangkan 177 jemaah haji warga negara Indonesia yang ditahan
Senin, 22 Agustus 2016
-
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan meminta maaf terkait arus mudik lebaran 2016.
Minggu, 10 Juli 2016
-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menegaskan, pemberian remisi Hari Raya Idul Fitri untuk narapidana kasus korupsi
Kamis, 30 Juni 2016
-
Kementerian Dalam Negeri mencabut sebanyak 3.143 peraturan daerah (perda) yang dianggap bermasalah.
Sabtu, 25 Juni 2016
-
Yasonna mengatakan, dirinya sudah menerima informasi dari Menteri Tenaga Kerja, bahwa kelima WN China yang diduga karyawan PT Kereta Cepat Indonesia-C
Kamis, 28 April 2016
-
"Ade Komaruddin (Akom), Setya Novanto (Setnov), Aziz Syamsudin, dan Idrus Marham," kata Hendri kepada Kompas.com, Rabu (27/4/2016).
Kamis, 28 April 2016
-
Dia mengungkapkan program rehabilitasi dari pihaknya hanya dapat menampung lima ribu tahanan setiap tahunnya
Rabu, 27 April 2016
-
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan mendesak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly segera menerbitkan Surat Keputusan
Minggu, 15 November 2015
-
Konsep Perppu sudah disiapkan, namun Presiden Joko Widodo sedang mempertimbangkan kegentingannya. Jadi saat ini masih memantau sampai verifikasi
Rabu, 19 Agustus 2015
-
"Kalau presiden menolak, ya tidak jalan dong. Tidak bisa," ujar Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Kamis, 25 Juni 2015
-
"Ya, perlu kita tanyakan ke Jokowi. Apakah dia bohong atau tidak bisa atur anak buahnya sendiri?" kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jumat, 22 Mei 2015
-
Yasonna menyebutkan, Kementerian Hukum dan HAM belum menyiapkan nama-nama yang akan duduk di Tim Pansel. Namun, lanjut dia, Presiden Joko Widodo memin
Kamis, 2 April 2015
-
"Saya tantang Menkumham bikin survei ke publik, setuju enggak ada remisi untuk koruptor? Kami pasti menolak, kecuali remisi untuk justice collaborator
Senin, 30 Maret 2015
-
"Soal angket memprihatinkan. Publik harus menolak karena tidak ada urgensinya, tidak ada kepentingan publik yang substansial di dalamnya,"
Minggu, 29 Maret 2015
-
Ia yakin, Fraksi Golkar di DPR akan memanfaatkan sidang paripurna tersebut dengan melontarkan wacana pengajuan angket terhadap Menteri Hukum dan HAM
Sabtu, 21 Maret 2015
-
"Apa hubungannya KPK sama Golkar? Dicari-cari (alasan) saja itu," kata Yasonna singkat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (20/3/2015).
Jumat, 20 Maret 2015
-
"Yang terpenting, yang bersangkutan kita bantu untuk bisa melakukan PK. Kalau dalam waktu dekat bisa dipindahkan ke Medan.
Jumat, 20 Maret 2015
-
Salah satu negara yang dianggap Yasonna perlu diwaspadai adalah Tiongkok. Pasalnya, sebelum ada kebijakan
Selasa, 17 Maret 2015
-
"(Pengesahan pengurus) tidak perlu dilakukan karena itu justru menganggu Presiden sendiri dalam hal pemulihan negara menjadi negara yang normal
Senin, 16 Maret 2015
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved