Kuota Masuk SD dan SMP di Prabumulih Dikurangi Hingga Wali Murid Resah, DPRD Minta Penjelasan Disdik

Ringkasan Berita:

• Aturan pembatasan rombongan belajar (rombel) di Prabumulih membuat para wali murid resah.
• DPRD dan Disdikbud Prabumulih menggelar rapat dengar pendapat guna menata jumlah rombel agar setara dengan ruang kelas yang ada.
• DPRD Prabumulih akan mengusulkan siswa yang tidak mampu mendapatkan subsidi agar bisa sekolah di sekolah swasta dan biaya ditanggung pemerintah.

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH -- Sejak sepekan terakhir masyarakat Kota Prabumulih, khususnya yang ingin memasukkan anaknya sekolah, mengaku resah akibat adanya aturan pengurangan kuota penerimaan siswa di SD dan SMP.

Kondisi ini disebabkan rombongan belajar (rombel) di sekolah lebih banyak dari jumlah ruangan yang ada sehingga menyebabkan banyak siswa tidak kebagian ruangan dan akhirnya terpaksa masuk siang.

Bahkan, ada sekolah yang biasanya menerima siswa sebanyak 5 kelas, tahun ini dengan adanya aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipastikan hanya menerima 2 kelas atau menyesuaikan jumlah rombel dan kelas.

Permasalahan berkurangnya penerimaan siswa baru sekolah-sekolah ramai dibagikan di media sosial.

"Saat ini penerimaan siswa hanya dibatasi dua ruangan, apa benar ini dan ada apa. Kami tidak mampu menyekolahkan anak ke sekolah swasta," ungkap banyak netizen di media sosial dikutip Minggu (3/5/2026). 

Menanggapi hal itu, jajaran Komisi I DPRD Prabumulih segera bertindak dengan mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Prabumulih untuk melakukan rapat dengar pendapat.

"Kami mengundang dinas pendidikan menggelar RDP membahas terkait penerimaan siswa baru, di mana dari Permendikbud menyebutkan seluruh sekolah di Prabumulih dikurangi ruangan rombel," ungkap Ketua Komisi I DPRD Prabumulih, Riza Ariansyah, bersama Ketua DPRD, Deni Victoria, didampingi Kadisdikbud, A. Darmadi, kepada wartawan, kemarin.

Riza mengatakan, kapasitas pelajar di tiap sekolah di Prabumulih sudah melebihi sehingga harus dikurangi di setiap sekolahnya.

Ia mencontohkan seperti SDN 1 jika biasanya menerima siswa baru sebanyak 5 kelas, tahun ini dikurangi menjadi 1 kelas dan ketika siswa diarahkan ke sekolah lain tentu akan sulit karena sekolah di tempat lain memiliki wilayah sendiri.

"Ini yang menjadi masalah, tentu masyarakat akan kesulitan. Mau masuk di sekolah dekat rumah dibatasi kuota, ke sekolah lain jauh dari rumah, dan ke sekolah swasta banyak masyarakat tidak mampu," tutur politisi Partai Gerindra ini seraya mengatakan pihaknya bersama disdik mencari solusi bahkan ke kementerian untuk menyelesaikan masalah ini.

Sementara itu, Kadisdikbud Pemkot Prabumulih, A Darmadi, membenarkan hal itu dan akan mencarikan solusi serta menjamin anak-anak akan tetap bisa sekolah.

Darmadi menjelaskan, proses penerimaan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) menyesuaikan berapa jumlah kelas yang ada di satuan pendidikan.

"Contoh misalnya SMPN 1 Prabumulih, jumlah rombelnya ada 32 sedangkan ruang kelas hanya 22, artinya ada kelebihan 10 rombel. Untuk mengatasinya selama tiga tahun ke depan, SMPN tahun ini menerima 7 rombel, tahun berikutnya 7 rombel, dan tahun ketiga 8 rombel sehingga cukup 22 rombel," jelasnya.

Darmadi menuturkan, pemerintah memberi waktu paling lambat 3 tahun kelebihan rombel ini harus sesuai dengan jumlah ruang kelas sehingga nantinya tidak ada lagi siswa yang sekolah siang.

"Pemerintah itu ingin menata agar tidak ada lagi sekolah-sekolah itu masuk siang," katanya.