Dana Desa Dipangkas 70 Persen, Kades di Muara Enim Keluhkan Dampak ke Pembangunan dan Program Sosial

Ringkasan Berita:

• Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Muara Enim, yang juga Kades Aur Duri, Muslim menyorot pemangkasan dana desa oleh pemerintah pusat
• Dikatakannya, pemotongan itu berdampak besar terhadap pemerintahan di daerah terutama di tingkat desa
• DD untuk Desa Aur Duri dari Rp 1.093.000.000 miliar dipangkas 70 persen sehingga sisa hanya tinggal Rp 300 jutaan saja dan dinilai menghambat pembangunan infrastruktur

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARA ENIM -- Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Muslim menyebut kebijakan pemerintah pusat memangkas Dana Desa (DD) dan Dana Transfer ke Daerah (TKD) akan berdampak besar terhadap pemerintahan di daerah terutama di tingkat desa baik itu untuk pembangunan fisik maupun non fisik.

"Dengan ada pemangkasan tersebut kami (Kades) di daerah (desa) tidak bisa berbuat banyak lagi ke masyarakat, padahal kami juga ada visi misi dan janji kampanye yang harus ditepati. Tapi dengan kejadian ini mau apa lagi," ujar Muslim yang juga menjabat sebagai Kades Aur Duri ini, Sabtu (14/2/2026).

Menurut Muslim, sejak adanya pemangkasan tersebut, Dana Desa (DD) untuk Desa Aur Duri dari Rp 1.093.000.000 dipangkas 70 persen sehingga sisa hanya tinggal Rp 300 jutaan saja. 

Akibat dampaknya, pemerintah desa hampir sudah tidak bisa lagi membangun infrastruktur dengan dana yang tinggal sedikit sedangkan juknisnya sudah diatur oleh pusat.

Dan yang mirisnya lagi, lanjut Muslim, pemangkasan juga dilakukan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) ke Pemkab Muara Enim sebesar Rp 1,2 triliun.

Akibatnya APBD Muara Enim turun dan otomatis berdampak terhadap desa sehingga seperti honor Linmas, RT, pengurus masjid dan lain-lain.

Baca juga: Daftar Rincian Dana Desa Kecamatan Lubuk Keliat Ogan Ilir Anggaran 2026, Ada 2 Desa Paling Tinggi

Begitu juga untuk program  padat karya tunai, BLT, kegiatan lain seluruh dipangkas sehingga secara tidak langsung berdampak untuk dana pengentasan kemiskinan dan stunting karena tidak mampu untuk membayar KPM dengan jumlah yang banyak seperti biasanya.

"Jadi dari DD dan ADD  dipangkas semua. Sudah kami hitung dari Rp 300 jutaan, paling untuk membangun infrastruktur sekitar Rp 50 jutaan. Uang segitu kita juga bingung mau bangun apa," pungkasnya.

Lebih lanjut, Muslim, mengatakan bahwa dengan adanya pemangkasan tersebut, kita hanya menjalankan roda pemerintahan saja dengan memaksimalkan dana yang ada.

"Tinggal kepiawaian seorang Kades diuji apakah bisa melobi ke OPD dan Pokir Dewan atau mencari PADes untuk membangun desanya," ujarnya.

Dijelaskan Muslim, dengan kondisi saat ini, harusnya UU desa dihapuskan saja sebab hanya menambah beban Kades saja dalam hal pertanggung jawaban DD, sementara Kades tidak mempunyai kewenangan untuk saat ini karena seluruh DD sudah ada juknis dari pusat semua.

Selain itu, sambung Muslim, dengan adanya pembangunan dan permodalan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan anggaran sekitar Rp 1,6 miliar juga menjadi sumber penyebab pemotongan DD selama 5 tahun kedepan.

"Kami saja sebagai Kades kadang -kadang tidak tahu pembangunan KDMP, tahu-tahu sudah dibangun sebab papan proyek saja tidak dipasang," tegasnya. 

Muslim berharap agar ke depan pemerintah pusat tidak melakukan pemangkasan lagi karena banyak sekali program yang menyentuh masyarakat langsung yang berhenti.

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel