Tanya Soal Kepastian Insentif, Puluhan Dokter di OKU Timur Datangi Kantor Bupati

Ringkasan Berita:

• Puluhan dokter OKU Timur mempertanyakan realisasi insentif dokter 2026 sebesar Rp4,5 juta per bulan yang telah dianggarkan dan disetujui DPRD.
• Dokter menyampaikan sembilan poin tuntutan, termasuk transparansi kapitasi BPJS, kelengkapan obat puskesmas, hingga evaluasi kebijakan Dinas Kesehatan.
• Bupati OKU Timur menyatakan akan membahas juknis dan prosedur penyaluran insentif agar tidak melanggar aturan, mengingat anggaran telah dialokasikan di APBD induk dan ABT.

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - Puluhan dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur mendatangi Kantor Bupati OKU Timur, Kamis (29/1/2026). 

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kepastian realisasi insentif dokter tahun anggaran 2026 yang dinilai belum jelas pelaksanaannya.

Para dokter menyebut, insentif tersebut telah dianggarkan dan disetujui DPRD OKU Timur sesuai pengajuan awal, yakni khusus bagi dokter dan dokter gigi, bukan untuk dibagi kepada tenaga kesehatan (nakes) lain.

Hal itu karena nakes non-dokter telah menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melalui skema tersendiri.

Setelah menunggu, perwakilan dokter akhirnya bertemu langsung dengan Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, ST, MT. Perwakilan dokter, dr Dewa, dr Fero, dan dr Kadavi menyampaikan sembilan poin tuntutan utama, salah satunya meminta agar nilai insentif dokter dan dokter gigi tahun 2026 tidak berubah atau dikurangi, yakni sebesar Rp 4.500.000 per dokter per bulan.

“Kami juga meminta keterbukaan pengelolaan biaya kapitasi BPJS, khususnya terkait jasa medis nakes, serta kejelasan status jasa dokter dan dokter gigi di puskesmas bagi yang belum berstatus ASN. SIP kami dihitung dalam peningkatan kapitasi BPJS puskesmas,” ujar perwakilan dokter.

Baca juga: 294 Orang Guru TK dan PAUD Non ASN Terima Insentif dari Pemkot Lubuklinggau

Baca juga: Ribuan Pekerja Sosial di Prabumulih Terima Insentif, Guru Ngaji Hingga Pemandi Jenazah

Selain persoalan insentif, para dokter juga menyoroti ketersediaan obat-obatan di puskesmas yang dinilai belum optimal sehingga berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. 

Mereka juga meminta kepastian skema TPP dokter apabila insentif dihapuskan, dengan besaran yang dinilai layak dan setara dengan kabupaten lain yang memiliki kapasitas APBD serupa.

Dalam pertemuan tersebut, para dokter juga meminta agar Bupati mengevaluasi Kepala Dinas Kesehatan OKU Timur.

Mereka menilai sejumlah kebijakan yang diambil dinas terkait telah merendahkan profesi dokter dan belum berpihak pada kesejahteraan tenaga kesehatan.

“Kami menyampaikan, jika tuntutan dari poin satu hingga poin delapan tidak dipenuhi, maka kami akan mencabut SIP dari sistem HFIS BPJS dan baru akan memulihkannya setelah ada kejelasan,” tegas perwakilan dokter.

Menanggapi hal itu, Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin menyatakan akan membahas lebih lanjut terkait petunjuk teknis (juknis) dan prosedur penyaluran insentif agar tidak melanggar aturan yang berlaku. Bahkan, Bupati langsung menghubungi Kepala Dinas Kesehatan OKU Timur untuk membahas persoalan tersebut.

“Kalau sudah dianggarkan, bagaimana serapannya, bagaimana prosedurnya supaya tidak melanggar. Saya minta ini dibahas benar-benar,” ujar Bupati.

Bupati juga mengakui bahwa anggaran insentif dokter dan dokter gigi telah disetujui DPRD OKU Timur. Dalam APBD induk dialokasikan untuk delapan bulan, sementara sisanya direncanakan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

“Ini sudah masuk wilayah teknis, jadi perlu dibicarakan secara mendetail agar tidak menyalahi aturan,” pungkasnya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran wahtsapp Tribunsumsel.com