Komisi II DPRD OKU Timur Petakan Dampak Banjir, Infrastruktur dan Sungai Jadi Sorotan

Ringkasan Berita:

• Komisi II DPRD OKU Timur meninjau beberapa kecamatan yang terdampak banjir
• Infrastruktur jalan, jalan usaha tani, dan kondisi sungai menjadi perhatian utama
• Hingga kini belum ditemukan wabah penyakit pasca banjir, dan pelayanan kesehatan gratis telah diberikan

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA -- Komisi II DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumsel meninjau langsung ke sejumlah kecamatan terdampak banjir untuk memastikan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus memetakan kerusakan di berbagai sektor pascabanjir.

Peninjauan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD OKU Timur, Andi Syaiban Hidayat, bersama anggota Muhamad Irfanjid dan dr. Veranika Santiani Fani.

Tim turun ke Kecamatan Semendawai Suku III, Belitang Mulya, dan Semendawai Timur guna melihat secara langsung dampak banjir terhadap permukiman warga dan aktivitas masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Nardianto dan Dwi Seva Prastio, melakukan peninjauan terpisah di Kecamatan Belitang III dan Belitang Jaya.

Fokus peninjauan diarahkan pada kondisi infrastruktur serta dampak banjir terhadap sektor pertanian, peternakan, dan perikanan milik warga.

Adapun anggota Komisi II Vindo Faisal Anugrah bersama Edi Kurniansah ditugaskan meninjau Kecamatan Belitang II. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari pemetaan menyeluruh dampak banjir yang terjadi di Kabupaten OKU Timur.

Dari hasil peninjauan lapangan, Komisi II DPRD OKU Timur mencatat sejumlah kerusakan yang cukup signifikan. 

Baca juga: Imbas Banjir di OKU Timur, Ribuan Hektare Sawah Terendam, Terparah di Belitang-Semendawai Suku III

Kerusakan meliputi lahan pertanian, sektor peternakan, perikanan atau kolam milik warga, hingga infrastruktur jalan desa dan jalan usaha tani (JUT) yang menjadi akses utama perekonomian masyarakat.

Selain infrastruktur darat, kondisi sungai juga menjadi perhatian serius. Komisi II menilai perlunya segera dilakukan perbaikan dan normalisasi sungai guna mencegah banjir berulang di wilayah yang sama.

“Kondisi sungai juga menjadi perhatian kita, agar dapat segera dilakukan perbaikan dan normalisasi,” ujar Andi Syaiban, Senin (12/1/2026).

Komisi II DPRD OKU Timur menegaskan bahwa penanganan dampak banjir tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah.

Dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat dibutuhkan, mengingat luasnya wilayah terdampak serta besarnya kerusakan yang ditimbulkan.

“Contohnya jika ada jalan atau jembatan rusak yang notabanenya milik provinsi, maka akan kita koordinasikan dengan Pemprov Sumsel,” jelas Andi.

Dari sisi kesehatan, Komisi II memastikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan laporan adanya wabah penyakit pascabanjir.

Meski demikian, langkah antisipasi tetap dilakukan dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan dan puskesmas setempat.