Kunci Jawaban

Kunci Jawaban Buku PKN Kelas 12 Kurikulum Merdeka Halaman 185, Soal Uji Kompetensi Bab 6

Kunci Jawaban Buku PKN Kelas 12 Kurikulum Merdeka halaman 185, soal Uji Kompetensi Bab 6. Buku ditulis Dwi Astuti Setiawan KemendikbudRistek 2022. 

Tayang:
Penulis: Vanda Rosetiati | Editor: Vanda Rosetiati
Tribunsumsel.com/Grafis/vanda Rosetiati
KUNCI JAWABAN - Grafis ilustrasi Kunci Jawaban Buku PKN Kelas 12 Kurikulum Merdeka Halaman 185. Buku Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Edisi 1 yang ditulis Dwi Astuti Setiawan dan diterbitkan Penerbit Pusat Perbukuan, KemendikbudRistek Tahun 2022.  

TRIBUNSUMSEL.COM -  Kunci jawaban Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) Kelas 12 disajikan pada artikel berikut.

 Kunci Jawaban seringkali dibutuhkan siswa saat mereka mengerjakan tugas dari Bapak/Ibu guru atau belajar mandiri. 

Kunci jawaban PKN kelas 12 berikut untuk Buku Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Edisi 1 yang ditulis Dwi Astuti Setiawan dan diterbitkan Penerbit Pusat Perbukuan, KemendikbudRistek Tahun 2022. 

Halaman 185 hingga 190 memuat soal Uji Kompetensi Bab 6 Menelusur Lembaga Negara yang terdiri dari 20  soal pilihan ganda dan esai. 

Selengkapnya, Tribunsumsel.com sajikan Kunci Jawaban Buku PKN Kelas 12 Semester 2 Halaman 185, Soal Uji Kompetensi Bab 6 diolah dari buku panduan guru diakses, Jumat 1 Mei 2026. 

__________

Kunci Jawaban Buku PKN Kelas 12 Kurikulum Merdeka Halaman 185

Uji Kompetensi

Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang benar dan tepat pada opsi jawaban A,B,C,D atau E!

1. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri ini diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, pemerintahan Indonesia menganut sistem ….

A. Parlementer
B. Monarki
C. Presidensiil
D. Trias Politica
E. Koasi Parlementer

Kunci Jawaban: C

2. UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala negara tidak terlepas dari persetujuan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, di antaranya dalam hal ....

A. membuat perjanjian bilateral dengan negara lain
B. mengangkat dan memberhentikan menteri
C. menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang
D. menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU
E. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi

Kunci Jawaban: C 

3. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan legislasi. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, DPR juga harus bekerja sama dengan eksekutif, terutama di dalam hal ....

A. menentukan anggaran militer
B. menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
C. menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang
D. melakukan impeachment
E. menjalin kerja sama dengan negara lain

Kunci Jawaban: A

Sumber: Tribun Sumsel
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved