Forum Dialog di UGM Dibubarkan Mahasiswa, DEMA UIN Raden Fatah Palembang Sebut Bukan Pilihan Ideal

Di tengah aksi yang banyak di lakukan mahasiswa seharusnya pemerintah jangan tuli terhadap keritikan dari mahasiswa.

"Kritik ini perlu segera di dengar oleh pemerintah terkait persoalan di tengah masyarakat saat ini. Apalagi berdiskusi dengan 3 pejabat yang dimana mereka menyatakan mereka adalah SPPG (Satuan Pendukung Prabowo-Gibran) biar mereka lebih cepat menanggapi persoalan yang ada sekarang," kata Ilham saat menjawab pertanyaan reporter Tribunsumsel.com, Rabu (17/6/2026).

Baca juga: Sempat Diwarnai Dorong-dorongan, Demo Mahasiswa di Lubuklinggau Akhirnya Berakhir Kondusif

Pemerintah Harus serius dengarkan aspirasi masyarakat

Sementara itu Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Raden Fatah Palembang, Ghazi Munthasir mengatakan, pada prinsipnya, DEMA UIN Raden Fatah Palembang memandang bahwa kampus merupakan ruang akademik yang harus dijaga sebagai tempat bertemunya berbagai gagasan, pandangan, dan dialektika intelektual.

Oleh karena itu, setiap kegiatan diskusi idealnya dapat berlangsung secara terbuka, aman, dan menghormati kebebasan berpendapat yang dijamin dalam negara demokrasi.

Terkait peristiwa yang terjadi di UGM, ia melihat bahwa fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari akumulasi kekecewaan sebagian masyarakat, termasuk mahasiswa, terhadap berbagai kebijakan publik yang dianggap belum mampu menjawab persoalan rakyat secara optimal.

"Pembubaran dialog dibaca sebagai sinyal adanya jarak kepercayaan antara sebagian masyarakat dengan pejabat publik yang perlu menjadi perhatian bersama," katanya pada Tribunsumsel.com.

Namun demikian, kami meyakini bahwa perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui dialog, argumentasi, dan pertukaran gagasan yang sehat.

Membubarkan forum diskusi bukanlah pilihan yang ideal dalam tradisi akademik.

Kritik yang keras sekalipun tetap perlu disampaikan dalam koridor etika, hukum, dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara untuk berbicara.

"Pemerintah dan para pejabat publik juga perlu membuka ruang dialog yang lebih substansial serta menunjukkan kesungguhan dalam mendengarkan aspirasi masyarakat," katanya.

Sebab, ketika saluran komunikasi tidak berjalan efektif, potensi munculnya ekspresi kekecewaan dalam berbagai bentuk akan semakin besar.

"Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi bersama. Demokrasi tidak hanya membutuhkan kebebasan berbicara, tetapi juga kesediaan untuk mendengar. Kampus harus tetap menjadi ruang dialog, bukan ruang pembungkaman, dan kritik harus tetap menjadi sarana perbaikan, bukan alat perpecahan," tutup Ghazi.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com