Lipsus : Tarif Ongkir Bersiap Naik, Pengusaha Semakin Manyun Dampak Kenaikan Harga BBM Non Subsidi

Ringkasan Berita:

• Kenaikan harga BBM non-subsidi akibat ketegangan di Selat Hormuz mulai menekan dunia usaha di Sumatera Selatan, terutama sektor logistik, tambang, dan perkebunan.
• Pelaku usaha menghadapi dilema antara mempertahankan margin atau menaikkan harga, meski sebagian masih mencoba bertahan dengan efisiensi.
• Dampaknya meluas ke biaya operasional, distribusi, hingga ekspor, sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa bagi masyarakat.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Gelombang kenaikan harga BBM non-subsidi yang dipicu ketegangan di Selat Hormuz mulai menghantam napas dunia usaha di Sumatera Selatan.

Sehari pasca-pengumuman kenaikan, para pengusaha dari sektor jasa pengiriman, pertambangan, hingga perkebunan kini berada dalam posisi dilematis: bertahan dengan margin yang kian tipis atau terpaksa mengerek harga ke konsumen.

Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (ASPARINDO), Haris Jumadi, mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM merupakan pukulan langsung bagi sektor logistik. Pasalnya, bahan bakar adalah komponen utama dalam biaya operasional pengiriman barang dan dokumen.

"Intinya, ruang untuk kenaikan tarif itu ada. Namun, saat ini kami masih bersikap wait and see. Kami belum terburu-buru menaikkan tarif dan masih mencoba melakukan efisiensi di berbagai sektor untuk menekan beban operasional," ujar Haris, Minggu (19/4/2026).

Sektor Batubara dan Sawit Kian Terhimpit

Kondisi lebih getir dirasakan oleh pelaku usaha pertambangan. Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Sumsel, Andi Asmara, menyebut para pengusaha kini kian "manyun". Sebelum kenaikan ini pun, industri batubara sudah terengah-engah akibat kewajiban melintas di jalan khusus yang menguras biaya.

"Naiknya harga BBM, terutama solar non-subsidi yang melonjak tajam, hanya menambah beban operasional tambang. Posisi pengusaha sekarang benar-benar tertekan," kata Andi.

Setali tiga uang, industri kelapa sawit pun tak luput dari badai.

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, memaparkan bahwa dampak  "Perang Teluk" ini merembet ke segala lini. Selain harga BBM industri yang naik dan pasokannya mulai dibatasi di daerah, harga pupuk pun ikut melambung dan langka.

"Kenaikan BBM berdampak pada seluruh faktor biaya, mulai dari angkutan Tandan Buah Segar (TBS) ke pabrik, biaya alat berat, hingga pengapalan CPO. Bahkan di pasar internasional, biaya transportasi ke Eropa membengkak karena kapal harus memutar mengelilingi Benua Afrika demi keamanan," jelas Eddy.

Kini, para pelaku usaha hanya bisa berharap gejolak geopolitik global segera mereda sebelum beban operasional ini benar-benar memicu kenaikan harga barang dan jasa di tingkat masyarakat luas.

Baca juga: Harga BBM Nonsubsidi Meroket, Pengusaha Batubara Sumsel: Operasional Makin Berat, Kami Manyun

Baca juga: Harga BBM Nonsubsidi Naik, Pemprov Sumsel Tegaskan Sudah Batasi BBM Kendaraan Dinas Sejak WFH

Gejolak Selat Hormuz Terasa Hingga di SPBU

Sabtu pagi, 18 April 2026, menjadi hari yang mengejutkan bagi sebagian pemilik kendaraan di Sumatera Selatan. Tanpa pengumuman besar-besaran, PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga pada lini bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Langkah ini seolah menjadi "serangan fajar" bagi konsumen yang sebelumnya sempat bernapas lega setelah isu kenaikan pada 1 April lalu batal terlaksana.

Kenaikan kali ini bukan sekadar koreksi harga biasa. Lonjakannya tergolong signifikan, terutama untuk jenis bahan bakar berkualitas tinggi. Pertamax Turbo, misalnya, meroket dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Begitu pula dengan bahan bakar mesin diesel; Dexlite kini dibanderol Rp23.600 dan Pertamina Dex mencapai Rp23.900 per liter.

Gema Konflik Global di Jalur Distribusi

Kenaikan harga ini bukanlah tanpa sebab. Gejolak ini merupakan imbas langsung dari memanasnya tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Konflik di kawasan Selat Hormuz—jalur nadi distribusi minyak dunia—telah menghambat pergerakan kapal-kapal tanker.

Akibat gangguan pasokan ini, harga minyak dunia melompat tajam dari kisaran 80 dolar AS menjadi 100 dolar AS per barel. Sebagai entitas yang mengikuti mekanisme pasar, Pertamina pun harus menyesuaikan harga produk non-subsidinya demi menjaga stabilitas operasional.

Anomali Pertamax dan "Benteng" Subsidi

Di tengah lonjakan harga tersebut, ada sebuah anomali yang menarik perhatian. Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green 95 tetap bertahan di harga lama, masing-masing Rp12.300 dan Rp12.900 per liter. Strategi ini diduga dilakukan untuk menjaga agar pengguna bensin menengah tidak langsung "eksodus" ke jalur subsidi.

Sementara itu, BBM jenis Pertalite dan Solar tetap berada dalam kendali pemerintah. Harganya tidak bergeming di angka Rp10.000 untuk Pertalite dan Rp6.800 untuk Solar. Namun, stabilitas harga subsidi ini membawa kekhawatiran baru: potensi antrean yang semakin mengular.

Misteri Laman Resmi dan Kekhawatiran Warga

Ada hal unik yang sempat memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Tak lama setelah pengumuman harga baru beredar, laman resmi pertamina.id yang memuat daftar harga terbaru mendadak tidak bisa diakses atau mengalami eror. Hal ini sempat memicu spekulasi di kalangan warganet mengenai kepastian data harga di lapangan.

Di tingkat lokal, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, hingga laporan ini diturunkan belum memberikan komentar terkait antisipasi lonjakan antrean di jalur subsidi akibat peralihan pengguna BBM non-subsidi.

Masyarakat kini hanya bisa pasrah sembari berharap konflik di Timur Tengah segera mereda. Sebab, setiap dentuman di Selat Hormuz, kini terasa langsung dampaknya pada dompet pengendara di Indonesia. 

SPBU Jakabaring Pantau Peningkatan Konsumsi Pertalite

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku sejak Sabtu (18/4/2026) turut diterapkan oleh SPBU di Jalan KH Gubernur Bastari, tepatnya di samping Polrestabes Palembang. Meski harga melambung tinggi, aktivitas pengisian bahan bakar terpantau masih berjalan normal tanpa antrean panjang.

Pengurus SPBU, Johan, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima instruksi penyesuaian harga dari Pertamina pada Sabtu dini hari. "Informasi kenaikan kami terima pukul 00.00 WIB, namun perubahan harga di pompa baru kami berlakukan pukul 05.50 WIB pada Sabtu lalu," jelas Johan saat ditemui, Minggu (19/4/2026).

Johan merincikan, kenaikan signifikan terjadi pada tiga jenis BBM nonsubsidi.Pertamax Turbonaik dari Rp13.350 menjadi Rp19.850 per liter,Pertamina Dexdari Rp14.850 melonjak ke Rp24.450 per liter, danDexlitedari harga Rp14.500 kini dibanderol Rp24.150 per liter.

"Untuk Pertamax nonsubsidi tidak ada kenaikan harga. Begitu juga dengan BBM subsidi jenis Pertalite, harganya masih tetap sama," tambahnya.

Meski tidak ada antrean yang membeludak, Johan mencatat adanya perubahan perilaku konsumen. Pengguna Pertalite kini cenderung mengisi tangki kendaraan mereka hingga penuh (full tank). "Ada peningkatan konsumsi Pertalite. Sepertinya masyarakat khawatir jika sewaktu-waktu harga BBM subsidi juga ikut naik," tuturnya.

Pantauan di lokasi menunjukkan arus kendaraan roda dua maupun roda empat mengalir bergantian tanpa hambatan berarti. Stabilitas harga subsidi ini pun disambut baik oleh para pelaku jasa transportasi lokal.

Tedi (53), seorang sopir angkot, mengaku lega karena tarif angkutan umum belum terpengaruh. "Tarif angkot masih normal karena kami menggunakan Pertalite yang harganya belum naik," katanya.

Senada dengan Tedi, Ali (43), seorang pengojek pangkalan, juga belum berniat menaikkan tarif jasanya. "Masih normal, jarak dekat antara Rp10 ribu sampai Rp20 ribu. Untuk jarak jauh, tarifnya menyesuaikan tujuan atau kami samakan dengan tarif ojek daring," pungkas Ali kepada Tribunsumsel.com dan Sripoku.com, Minggu (19/4/2026).

Menurut Edward, meski ada kenaikan BBM non subsidi, ia memsstikan pagu anggaran BBM untuk kendaraan dinas tahun ini tidak ada kenaikan.

"Pastinya kalau anggaran operasional kendaraan dinas Pemprov Sumsel 2026 khusus untuk BBM ada di BPKAD," jelas Edwar.
Dijelaskan Edwar, untjk surat edaran ltentang efisiensi penggunaan kendaraan dinas terkait kenaikan BBM, sudah ada bersamaan dengan surat edaran WFH.

"Jadi kalau untuk perjalanan dinas luar daerah dikurangi, dan diutamakan zoom meeting," tuturnya

Ditambahkan Edwar, adanya kenaikan BBM non subsidi ini pastinya yang paling berdampak di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas, yang selama ini ke lapangan. Salah satunya pada Dinas Perhubungan (Dishub), karena berhubungan dengan kendaraan.

"Dinas perhubungan, karena banyak ke lapangan, dan OPD- OPD lain, yang banyak ke lapangan," tandas Edwar.

Untuk saat ini sesuai data yang ada, Pemprov Sumsel memiliki 4.645 jumlah total kendaraan dinas yang aktif saat ini, terdiri dari 1.766 roda empat, dan 2.879 roda dua.

Dilanjutkan Edward, Pemprov juga sudah mulai transisi ke kendaraan listrik/KBLBB untuk mengurangi ketergantungan BBM, dan untuk data secara pasti ia belum mengetahuinya. Termasuk kendaraan dinas sewa yang ada, dipastikan tidak mengalami biaya sewa.

"Jadi ada (transisi ke kendaraan listrik) tapi data di ESDM," pungkasnya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai hari ini, Sabtu (18/4/2026).

Kenaikan ini mulai berlaku untuk tiga jenis BBM. Yakni, Pertamax Turbo dari Rp 13.100 menjadi Rp 19.400, Dexlite dari Rp 14.200 menjadi Rp 23.600 dan Pertamina Dex dari Rp 14.500 menjadi Rp 23.900 per liter.

Sementara itu, Pertamax dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan harga. Yakni, Pertamax tetap di harga Rp 12.300 per liter, Pertalite Rp 10.000 dan solar subsidi Rp 6.800 per liternya. (Tribunsumsel.com/ Hartati/ Andi Wijaya/ Arife Basuki Rohekan)