PDI Perjuangan Sumsel Tegaskan Kader Tak Boleh Bisnis Program MBG, Jika Terbukti Siap Kena Sanksi

Ringkasan Berita:

• PDIP Sumsel menegaskan seluruh kader partai di seluruh Indonesia diminta untuk tidak terlibat dalam bisnis yang berkaitan dengan program MBG.
• Keputusan tersebut diambil agar partai dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan, komitmennya untuk mengawal program pemerintah agar berjalan sesuai tujuan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini tengah disiapkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumsel Made Indrawan, menegaskan bahwa seluruh kader partai di seluruh Indonesia diminta untuk tidak terlibat dalam bisnis yang berkaitan dengan program MBG.

Hal ini merupakan instruksi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai.

Menurut Made, keputusan tersebut diambil agar partai dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif terhadap pelaksanaan program pemerintah tersebut.

“Kader dari perjuangan yang ada di seluruh Indonesia, sesuai dengan instruksi DPP dilarang melakukan atau ikut di dalam bisnis MBG ini," kata Made.

Dijelaskan anggota DPRD Sumsel ini, PDI Perjuangan sebagai partai yang berada dalam sistem pemerintahan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan program strategis pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Maka dari itu, jika kader partai justru terlibat dalam bisnis yang berkaitan dengan program tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan dalam proses pengawasan.

"Dalam posisi kita mengawasi, kalau kita ikut berbisnis mungkin kurang elok. Karena itu kader diminta tidak terlibat dalam bisnis MBG,” ujarnya.

Made menegaskan, sikap tersebut bukan berarti partainya menolak program MBG. Sebaliknya, PDI Perjuangan justru berharap program tersebut dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kita bukan menolak, tapi kita berharap program MBG ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah sekarang' jelasnya.

Terkait sanksi bagi kader yang melanggar instruksi tersebut, Made menyebutkan bahwa arahan dari DPP memang telah ditegaskan ada sanksinya, meskipun bentuknya belum dijelaskan secara rinci.

"Sudah jelas instruksi dari DPP tersebut ada larangan dan akan diberikan sanksi apabila kader PDIP ikut dalam bisnis MBG," tandasnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Susanto Adjis, jika instruksi terkait larangan kader berbisnis di MBG berlaku se Indonesia termasuk di Sumsel.

"Kita pastikan kader tidak boleh ikut terlibat bisnis MBG. Jika terbukti, pasti ada sanksi dari partai," pungkasnya.