Terkendala Proses Dokumen, 15 Warga Palembang yang Terlantar di Kamboja Belum Bisa Dipulangkan

Ringkasan Berita:

• Kepala BP3MI Sumsel, Waydinsyah mengatakan proses pemulangan 15 warga Palembang yang viral terlantar di Negara Kamboja masih terkendala proses dokumen
• Ditegaskannya, ke-15 warga Palembang tersebut berangkat melalui jalur nonprosedural
• Berdasarkan pengakuan para korban, mereka awalnya ditawari pekerjaan sebagai pegawai restoran di Malaysia dengan gaji tinggi

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Sebanyak 15 warga Palembang yang saat ini berada di Kamboja hingga kini belum dapat dipulangkan ke Indonesia.

Proses kepulangan mereka masih terkendala pengurusan dokumen di Kamboja. 

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Selatan, Waydinsyah, menyampaikan bahwa seluruh warga tersebut diketahui berangkat secara nonprosedural.

"Update dari 15 orang di Kamboja, masih ada masalah dokumen yang sedang dalam proses, sehingga secara keseluruhan belum bisa dipulangkan,” kata Waydinsyah saat dikonfirmasi, Sabtu (21/2/2026). 

Waydinsyah menjelaskan, berdasarkan pengakuan para korban, mereka awalnya ditawari pekerjaan sebagai pegawai restoran di Malaysia dengan gaji tinggi.

Namun setibanya di Malaysia, mereka justru dibawa ke Thailand dan akhirnya sampai di Kamboja.

Kasus ini terungkap setelah adanya pemberitaan viral di media sosial. Pihak BP3MI kemudian melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. 

“Saya konfirmasi beritanya, kapan dan di mana kejadiannya, lalu divalidasi. Kami mendapatkan kontak salah satu warga bernama Farel. Saya tanya apakah benar warga Indonesia dan berada di Kamboja, dan dia membenarkan,” jelasnya.

Baca juga: Tangis Maryam, Ibu di Palembang Anaknya Terlantar di Kamboja, Minta Bantu Pemerintah

Dari hasil penelusuran, diketahui sebagian dari 15 warga tersebut sudah tidak lagi memegang dokumen perjalanan karena paspor mereka diambil oleh perusahaan tempat mereka bekerja. 

"Untuk bisa kembali ke Indonesia, mereka diwajibkan memiliki dokumen resmi seperti paspor. Jika paspor tidak ada, maka harus diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) agar dapat melewati proses imigrasi dan memperoleh izin keluar (exit permit)," katanya. 

Menurutnya, Warga Palembang yang digunakan Kamboja tersebut juga telah melakukan komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat untuk pengurusan dokumen.

Namun prosesnya membutuhkan waktu karena tingginya jumlah pengajuan serupa dari berbagai daerah di Indonesia.

BP3MI Sumsel saat ini terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kota Palembang guna mempercepat proses pemulangan. 

“Kendala utamanya memang di dokumen yang masih diproses di KBRI. Di sana sangat padat, banyak yang diurus, bukan hanya dari Sumsel, tetapi juga dari Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan daerah lainnya,” ungkap Waydinsyah.