Mantan Gubernur Sumsel, Rosihan Arsyad Sebut Lalulintas di Palembang Terancam Lumpuh

Ringkasan Berita:

• Mantan Gubernur Sumsel Rosihan Arsyad menilai Palembang menuju krisis kemacetan akibat pertumbuhan kendaraan 4–6 persen per tahun, jauh melampaui pertumbuhan jalan yang di bawah 1 persen.
• Ia mendorong solusi mendasar berupa penerapan flextime dan flexplace untuk mengurangi mobilitas harian warga, didukung digitalisasi layanan publik.
• Rosihan menegaskan Pemkot Palembang perlu merespons serius gagasan ini agar kemacetan tidak makin parah dan daya saing kota tetap terjaga.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan periode 1998–2003, Laksda TNI (Purn) Rosihan Arsyad, menilai, Kota Palembang tengah berada di jalur berbahaya menuju kelumpuhan lalu lintas jika tidak segera melakukan perubahan besar dalam sistem kerja dan mobilitas warganya.

Menurut Rosihan, sejumlah kota besar di Indonesia, termasuk Palembang, terus mengalami lonjakan tingkat kepadatan lalu lintas yang mengkhawatirkan.

“Ini bukan lagi soal macet biasa. Ini sudah mengarah pada krisis kelumpuhan kota. Waktu produktif habis di jalan, energi terkuras, dan kualitas hidup warga turun,” kata Rosihan dalam pandangan tertulisnya yang diterima Tribunsumsel.com, Rabu (28/1/2026).

Ia mengutip data kemacetan kota-kota besar tahun 2025 yang menunjukkan Palembang termasuk dalam jajaran kota dengan tingkat kemacetan tinggi di Indonesia.

Kondisi ini, menurut dia, diperparah oleh pertumbuhan jumlah kendaraan yang jauh lebih cepat dibanding penambahan kapasitas jalan.

“Pertumbuhan kendaraan bisa 4 sampai 6 persen per tahun, sementara pertumbuhan jalan tidak sampai 1 persen. Secara matematis, kota pasti kalah,” ujarnya.

Rosihan menilai pendekatan lama seperti membangun jalan layang, underpass, atau pelebaran jalan tidak lagi cukup.

Upaya tersebut dianggap hanya memperlambat kemacetan, bukan menyelesaikan akar persoalan.

“Kalau terus mengandalkan solusi fisik, Palembang bisa berubah menjadi tempat parkir raksasa. Jalan bertambah, kendaraan jauh lebih cepat bertambah,” tegasnya.

Kerugian Ekonomi dan Sosial

Dampak kemacetan, lanjut Rosihan, bukan hanya soal waktu tempuh, tetapi juga kerugian ekonomi, pemborosan bahan bakar, serta meningkatnya polusi udara yang berimbas pada kesehatan masyarakat.

“Jam kerja hilang di jalan, biaya transportasi naik, polusi meningkat. Semua itu ujungnya merugikan kota dan warganya sendiri,” katanya.

Karena itu, ia mendorong perubahan mendasar dengan mengurangi jumlah orang yang harus bepergian setiap hari, bukan sekadar menambah ruang bagi kendaraan.

Dorong Kerja Fleksibel

Rosihan menawarkan dua solusi utama yang menurutnya lebih relevan bagi Palembang saat ini, yakni penerapan flexplace dan flextime secara lebih luas.

Flexplace merujuk pada sistem kerja dari rumah atau lokasi fleksibel. Ia menilai banyak jenis pekerjaan sebenarnya tidak lagi menuntut kehadiran fisik setiap hari di kantor.