Buka Renja PD , Sekda Palembang: Renja 2027 Harus Berorientasi Hasil, Bukan Serapan

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027 harus berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata pada tingkat penyerapan anggaran.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Paparan Renja PD Kota Palembang yang digelar selama dua hari dan diikuti seluruh perangkat daerah, Senin (27/4/2026).

Pada hari pertama, masing-masing kepala OPD memaparkan rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan.

Menurut Aprizal, forum ini merupakan tahapan strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah tetap selaras dengan dinamika fiskal yang saat ini menghadapi tekanan, baik dari sisi global maupun nasional.

“Kondisi keuangan saat ini tidak dalam situasi normal. Dampaknya, transfer ke daerah mengalami penyesuaian. Ini menuntut kita untuk lebih cermat menetapkan prioritas pembangunan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa setiap program yang dirancang harus memiliki justifikasi yang kuat, berbasis kebutuhan riil masyarakat, serta mampu memberikan output dan outcome yang terukur.

“Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat yang jelas. Jangan sampai program berjalan, tetapi dampaknya tidak terasa,” tegasnya.

Selain itu, Aprizal juga menyoroti pola penyerapan anggaran yang selama ini masih belum ideal, dengan kecenderungan menumpuk pada triwulan ketiga hingga akhir tahun anggaran. 

Kondisi ini dinilai berisiko terhadap kualitas pelaksanaan program.

Baca juga: Atasi Banjir Palembang, Pemkot Palembang Bakal Perluas 3 Kolam Retensi di DAS Bendung

“Ke depan, pola ini harus diubah. Penyerapan harus mulai agresif sejak triwulan pertama dan kedua, agar pelaksanaan program lebih terkendali dan hasilnya optimal,” kata Aprizal.

Dalam aspek tata kelola, Aprizal mengingatkan pentingnya disiplin perencanaan dan penganggaran guna menjaga stabilitas perputaran keuangan daerah. 

Ia juga menegaskan perlunya menghindari duplikasi program antar perangkat daerah yang berpotensi menimbulkan inefisiensi.

“Tidak boleh ada lagi program yang tumpang tindih. Kolaborasi lintas OPD harus diperkuat, dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis tupoksi masing-masing,” ujar Aprizal.

Lebih jauh, Aprizal menekankan bahwa dokumen Renja bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis pembangunan yang menentukan kualitas belanja daerah.

Ia pun menggarisbawahi empat prinsip utama dalam penyusunan Renja 2027, yaitu: berbasis kebutuhan masyarakat, memperkuat sinergi lintas sektor, berorientasi pada hasil (result-oriented), serta menjunjung tinggi efisiensi dan akuntabilitas anggaran.