Jejak Karier Hamzah Hamid Anggota DPRD Sulsel Tolak Pengaspalan Jalan di Depan Rumahnya, Dulunya PNS

TRIBUNSUMSEL.COM -- Hamzah Hamid anggota DPRD Sulawesi Selatan tengah jadi buah bibir setelah aksinya menolak pengaspalan jalan depan rumahnya.

Penolakan tersebut bukan tanpa alasan, Hamzah Hamid menilai jalan depan rumahnya sudah diperbaiki tahun lalu sehingga dinilai perbaiki saat ini kurang tepat.

Bahkan Hamzah Hamid malah mengarahkan perbaikan jalan di lokasi yang belum mendapatkan sama sekali.

Sontak sosok Hamzah Hamid membuat publik penasaran terutama mengenai rekam jejak kariernya.

Berdasarkan penelusuran Tribunsumsel.com, minggu (23/11/2025) Hamzah Hamid diketahui mengawali karier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Agama (Depag), dimana dirinya bekerja di Unismuh Makassar mulai dari 1994 hingga 2008.

Barulah pada 2008, Hamzah Hamid mencoba peruntungan terjun ke dunia politik dengan bergabung Partai Amanan Nasional (PAN).

Tercatat Hamzah Hamid terpilih menjadi anggota DPRD kota Makassar sebanyak tiga kali mulai dari pileg 2009, pileg 2014, dan pileg 2019.

Hingga pada akhirnya di tahun 2024, Hamzah Hamid naik kelas dengan lolos jadi anggota DPRD provinsi Sulawesi Selatan.

Itulah rekam jejak karier singkat dari sosok Hamzah Hamid.

Harta Kekayaan Hamzah Hamid

Dilansir dari laman e-LHKPN, Hamzah Hamid terakhir melaporkan kekayaannya pada 14 Mei 2025 untuk periode 2024.

Berikut rincian kekayaan Hamzah Hamid.

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 9.257.396.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 396 m2/60 m2 di KAB / KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp300.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 712 m2/192 m2 di KAB / KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp1.424.000.000

3. Tanah Seluas 4.734 m2 di KAB / KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp3.323.268.000
 
4. Tanah Seluas 2.664 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp1.870.128.000
 
5. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp200.000.000
 
6. Tanah Seluas 289 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HIBAH TANPA AKTA Rp130.000.000

7. Tanah Seluas 828 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp200.000.000
 
8. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/81 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp240.000.000
 
9. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/72 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp240.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/60 m2 di KAB / KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp330.000.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 332 m2/140 m2 di KAB / KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 590.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA/ MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp70.000.000
 
2. MOBIL, HONDA BRIO DD1 1.2 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp90.000.000
 
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT/ PENUMPANG Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp430.000.000
 
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 127.000.000
 
D. SURAT BERHARGA Rp 0

E. KAS DAN SETARA KAS Rp 330.080.000
 
F. HARTA LAINNYA Rp 0

Subtotal Rp 10.304.476.000
 
II. HUTANG Rp 0
 
III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) Rp 10.304.476.000

Alasan Tolak Jalan Depan Rumah Diaspal

Sosok anggota DPRS Sulsel disorot setelah menolak  pengaspalan di depan rumahnya, Jalan Borong Raya Baru I, Antang, Manggala, Sulawesi Selatan. 

Hamzah menilai, proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar tidak tepat sasaran. 

Pasalnya, masih banyak titik di Kota Makassar butuh perbaikan dibanding akses jalan di area kediamannya. 

"Saya tolak pengaspalan depan rumah. Bukan karena tidak mau, tapi masih ada yang jauh lebih prioritas," tegas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Jumat (21/11/2025), dikutip SURYA.CO.ID dari TribunTimur. 

Menurut Hamzah, titik yang butuh perbaikan jalan justru berada di Jalan Borong Raya 7, yang tidak pernah tersentuh selama puluhan tahun. 

Bahkan, area tersebut menjadi langganan banjir saat musim penghujan.

Dia mengaku terus memperjuangkan perbaikan jalanan tersebut sejak ia masih dikursi DPRD Makassar. 

Namun, belum ada tindak lanjut dari perangkat daerah terkait. 

"Itu warga sudah puluhan tahun tinggal di situ, jalannya tidak pernah dikerja."

"Sementara depan rumah saya baru diaspal tahun lalu, sekarang mau disambung lagi. Saya tidak mau dianggap tidak punya empati,” jelasnya. 

"Saya berharap diutamakan itu yang, yang memang jalan yang tidak pernah disentuh," sambungnya. 

Terpisah, Plt Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Muh Amin, menyampaikan akan menindaklanjuti laporan tersebut. 

Pengerjaan jalan memungkinkan untuk dipindahkan apabila ada persetujuan dari warga setempat. 

Dia menolak ada yang lebih, masyarakat disitu yang dapat

"Bisa dipindahkan ke ruas jalan lain, nanti ada surat keterangan warga menolak dan bersedia dipindahkan ke ruas baru," sebutnya. 

(*)