Harta Kekayaan Hamzah Hamid, Anggota DPRD Sulsel Tolak Pengaspalan di Depan Rumahnya, Capai Rp10 M

Ringkasan Berita:

• Hamzah Hamid anggota DPRD Sulsel punya harta capai Rp10 miliar.
• Ia menolak pengaspalan di depan rumahnya karena tidak tepat sasarana.
• Meski jalan di depan rumahnya berlubang, menurutnya masih ada jalan yang lebih parah

TRIBUNSUMSEL.COM - Mengulik harta kekayaan Hamzah Hamid, anggota DPRD Sulawesi Selatan viral di media sosial menolak pengaspalan di depan rumahnya, Jalan Borong Raya Baru I, Antang, Manggala, Sulawesi Selatan. 

Adapun alasan Hamzah Hamid menolak karena proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar itu tidak tepat sasaran.

Ia merasa masih banyak titik di Kota Makassar yang jauh lebih membutuhkan perbaikan jalan.

Ia mengatakan penolakan ini bukan karena tidak ingin jalan bagus, melainkan karena empati.

Lantas berapakah harta kekayaannya ?

Dilansir dari laman e-LHKPN, Hamzah Hamid terakhir melaporkan kekayaannya pada 14 Mei 2025 untuk periode 2024.

Berikut rincian kekayaan Hamzah Hamid.

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 9.257.396.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 396 m2/60 m2 di KAB / KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp300.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 712 m2/192 m2 di KAB / KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp1.424.000.000

3. Tanah Seluas 4.734 m2 di KAB / KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp3.323.268.000
 
4. Tanah Seluas 2.664 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp1.870.128.000
 
5. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp200.000.000
 
6. Tanah Seluas 289 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HIBAH TANPA AKTA Rp130.000.000

7. Tanah Seluas 828 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp200.000.000
 
8. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/81 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp240.000.000
 
9. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/72 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp240.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/60 m2 di KAB / KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp330.000.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 332 m2/140 m2 di KAB / KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 590.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA/ MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp70.000.000
 
2. MOBIL, HONDA BRIO DD1 1.2 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp90.000.000
 
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT/ PENUMPANG Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp430.000.000
 
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 127.000.000
 
D. SURAT BERHARGA Rp 0

E. KAS DAN SETARA KAS Rp 330.080.000
 
F. HARTA LAINNYA Rp 0

Subtotal Rp 10.304.476.000
 
II. HUTANG Rp 0
 
III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) Rp 10.304.476.000

Baca juga: Sosok Hamzah Hamid, Anggota DPRD Sulsel Tolak Pengaspalan di Depan Rumahnya: Tak Tepat Sasaran 

Alasan Tolak Jalan Depan Rumah Diaspal

Sosok anggota DPRS Sulsel disorot setelah menolak  pengaspalan di depan rumahnya, Jalan Borong Raya Baru I, Antang, Manggala, Sulawesi Selatan. 

Hamzah menilai, proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar tidak tepat sasaran. 

Pasalnya, masih banyak titik di Kota Makassar butuh perbaikan dibanding akses jalan di area kediamannya. 

"Saya tolak pengaspalan depan rumah. Bukan karena tidak mau, tapi masih ada yang jauh lebih prioritas," tegas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Jumat (21/11/2025), dikutip SURYA.CO.ID dari TribunTimur. 

Menurut Hamzah, titik yang butuh perbaikan jalan justru berada di Jalan Borong Raya 7, yang tidak pernah tersentuh selama puluhan tahun. 

Bahkan, area tersebut menjadi langganan banjir saat musim penghujan.

Dia mengaku terus memperjuangkan perbaikan jalanan tersebut sejak ia masih dikursi DPRD Makassar. 

Namun, belum ada tindak lanjut dari perangkat daerah terkait. 

"Itu warga sudah puluhan tahun tinggal di situ, jalannya tidak pernah dikerja."

"Sementara depan rumah saya baru diaspal tahun lalu, sekarang mau disambung lagi. Saya tidak mau dianggap tidak punya empati,” jelasnya. 

"Saya berharap diutamakan itu yang, yang memang jalan yang tidak pernah disentuh," sambungnya. 

Terpisah, Plt Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Muh Amin, menyampaikan akan menindaklanjuti laporan tersebut. 

Pengerjaan jalan memungkinkan untuk dipindahkan apabila ada persetujuan dari warga setempat. 

Dia menolak ada yang lebih, masyarakat disitu yang dapat

"Bisa dipindahkan ke ruas jalan lain, nanti ada surat keterangan warga menolak dan bersedia dipindahkan ke ruas baru," sebutnya. 

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com