Inilah Penyebab Musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Ambruk Tewaskan 3 Orang, Tim SAR Ungkap Fakta

“Kami terus berupaya mengevakuasi diduga 91 orang yang masih terjebak di dalam,” kata Muhari, Rabu (1/10/2025). 

Hingga Selasa malam (30/9/2025), BNPB mencatat sebanyak 91 orang belum ditemukan.  

Sementara itu, Kantor Basarnas Surabaya melaporkan total korban mencapai 100 orang, baik yang dievakuasi mandiri maupun oleh tim SAR gabungan. 

Baca juga: Nasib Pilu Santri Terjebak Runtuhan Ponpes Al Khoziny, Lengan Diamputasi Agar Bisa Diselamatkan 

Upaya Evakuasi Manual 

Sebanyak 332 personel gabungan dikerahkan, terdiri dari Basarnas, BPBD Jawa Timur, BPBD Sidoarjo, BPBD Nganjuk, BPBD Jombang, BPBD Surabaya, Dinas PU SDA Provinsi, Tagana Dinas Sosial, serta aparat TNI-Polri. 

Meski dua eskavator sudah disiagakan sejak hari pertama, penggunaannya masih ditunda.  

“Peralatan berat (ekskavator) juga telah disiagakan, namun penggunaannya sementara belum dapat dilakukan karena dikhawatirkan getaran dapat memperparah kondisi reruntuhan (beresiko ambruk susulan),” ujar Muhari. 

Untuk itu, petugas melakukan penyelamatan secara manual dengan menggali celah di antara puing-puing bangunan maupun membuat lubang akses evakuasi.  

Cara ini ditempuh untuk menjangkau korban yang diperkirakan masih berada di tengah reruntuhan dan berpeluang bertahan hidup.

Baca juga: Isak Tangis Ibu Maulana Alvan, Santri Tewas Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, Terkapar

DPR Minta Pemerintah Dampingi

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta pemerintah mendampingi pembangunan gedung di lingkungan pondok pesantren. 

Permintaan ini disampaikan Cucun menyusul insiden ambruknya gedung Musala di Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. 

Cucun menyebut, pemerintah sebagai pihak yang memiliki sumber daya keilmuan di bidang konstruksi bisa memberikan pendampingan. 

“Sehingga ada pendampingan dalam pembangunan mushala dan masjid serta fasilitas lainnya yang aman, khususnya bagi anak-anak dan para santri," kata Cucun dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/10/2025). 

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan, negara tidak boleh lalai dan harus memastikan sarana pendidikan dan keagamaan dibangun dengan standar keselamatan yang ketat.