Gubernur Aceh Muzakir Manaf Sindir Aksi Bobby Nasution Soal Truk Berpelat BL, Biarlah Orang Berkicau

Tidak lama kemudian, Bobby Nasution juga mendatangi sopir tersebut. "Biar bosmu tahu, kalau enggak nanti bosmu nggak tahu," ucap Bobby dalam video.

 Penjelasan Bobby Adapun Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan penjelasan terkait video viral saat menghentikan truk dengan pelat BL asal Aceh yang melintas di wilayah Langkat, Sabtu (27/9/2025).

Aturan ini, kata Bobby, sudah banyak diterapkan di daerah lain, seperti Provinsi Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Bobby menyebut hanya melakukan sosialisasi atau mendata karena di Sumatera Utara, aturan ini rencananya bakal diterapkan pada Januari 2026. 

"Kami hanya mendata, menyosialisasikan, ini akan diberlakukan tahun 2026. Saya minta kepada bupati, 'tolong didata perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di Sumut, tapi menggunakan kendaraan operasionalnya bukan pelat BK agar diganti jadi BK atau BB'. Kenapa? Karena pajak kendaraannya tidak masuk," ucap Bobby usai rapat paripurna di DPRD Sumut, Senin (29/9/2025).

Profil Muzakir Manaf

Muzakir Manaf atau dikenal sebagai Mualem lahir pada 3 April 1964 di Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Aceh.

Ia diketahui juga merupakan Panglima GAM sejak 1986. Muzakir Manaf menjadi panglima tertinggi militer GAM setelah gugurnya Abdullah Syafi'i. 

Setelah perjanjian damai Helsinki, GAM dibubarkan pada 27 Desember 2005 dan Muzakir tidak lagi menjadi panglima.

Usai Gam bubar, ia berperan dalam transisi politik Aceh dengan menjadi Ketua Komite Peralihan Aceh.

Setelah itu, Muzakir mendirikan Partai Aceh pada 2007. 

Dalam karier politik, ia merupakan Ketua Umum Partai Aceh sejak 2007. Muzakir sendiri terpilih sebagai Wakil Gubernur Aceh untuk periode 2012-2017.

Adapun pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, ia terpilih sebagai Gubernur Aceh yang berpasangan dengan Fadhlullah.

 Pelantikan Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030 dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pada Rabu (12/2/2025).

(*)