Alasan Mahfud MD Tolak Tawaran jadi Menko Polkam Sebelum Pelantikan, Sebut Tak Etis Jika Masuk

TRIBUNSUMSEL.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Mahfud MD mengaku sempat ditawarkan menduduki kursi Menko Polkam.

Tawaran itu datang dari seorang jenderal senior yang menghubunginya sehari sebelum pelantikan sejumlah nama untuk posisi di Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).

Mahfud MD sendiri menyinggung standar etik yang dipegangnya.

Baca juga: Mahfud MD Ditelepon Jenderal Senior Ditawari Kursi Menko Polkam Sebelum Pelantikan: Saya Gak Mungkin

Menurutnya, posisi Menko Polhukam seharusnya diduduki oleh nama yang sudah berjuang untuk memenangkan Prabowo pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Mahfud MD mengungkapkan saat itu dirinya tidak menjawab tawaran dari jenderal senior itu. 

"Saya kan dulu sudah menyatakan komitmen, standar etik saya, jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak," ujar Mahfud dalam kanal youtube Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025).

"Standar etik saya sudah diumumkan 22 April (2024) ketika diputus oleh MK, kan banyak yang tanya 'Bapak mau masuk ndak?' Ini standar etik," sambungnya.

Mahfud merupakan lawan politiknya dengan menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Ganjar Pranowo.

Oleh karena itu, Mahfud MD tidak menjawab pertanyaan jenderal senior itu. 

"Yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak, sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya ndak mungkin apa namanya 'saya ingin masuk ke situ' tidak etis," tegas Mahfud.

"Saya bilang nanti adalah kita pikirkan gitu kan kabarnya kan masih akhir Oktober begitu ya," kata Mahfud MD.

Mahfud hanya memberikan jawaban yang mengambang karena tidak enak menolak tawaran itu.
 
Jika menolak, kata Mahfud, dirinya akan dicap sombong. Tetapi bila menerima dianggap tidak tahu diri.

Mahfud MD mengakui banyak menerima telepon dari awak media mengenai rumor menjabat sebagai Menkopolkam. 

Tetapi, Mahfud mengaku akan menjawab kepada pihak yang berwenang.

Bahkan, ia mengaku ditanya hal yang sama saat menjadi narasumber di podcast Leon Hartono dan Deny Sumargo.