Andreas PDIP Kritik Kebijakan Top-Down, Singgung Koperasi Desa Merah Putih hingga Pendidikan

Ringkasan Berita:

• Andreas Hugo Pareira mengkritik pola kebijakan yang dinilai terlalu top-down dan meminta aspirasi masyarakat bawah lebih didengar dalam pengambilan keputusan.
• Ia mencontohkan program Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya seharusnya tumbuh dari kebutuhan anggota, bukan dipaksakan melalui instruksi dari atas.
• Andreas juga mengingatkan potensi beban bagi pemerintah daerah serta risiko alih fungsi lahan produktif akibat pembangunan gerai-gerai koperasi.

TRIBUNSUMSEL.COM -- Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menilai berbagai kebijakan yang lahir dari pemerintah pusat perlu dievaluasi agar tidak selalu menggunakan pendekatan dari atas ke bawah atau top-down. 

Menurutnya, masyarakat di daerah harus memiliki ruang lebih besar untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya sebelum sebuah program dijalankan.

Pandangan tersebut disampaikan Andreas saat menghadiri pembekalan dan bimbingan teknis (bimtek) anggota fraksi PDIP DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia di kawasan Mangga Dua, Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Baca juga: Asal-usul Anggaran Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disebut Dari APBN, Kemensesneg Ungkap Fakta

Soroti Koperasi Desa Merah Putih

Sebagai contoh, Andreas menyinggung implementasi program Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya tidak bisa dibangun hanya berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat. 

Ia menegaskan bahwa koperasi pada dasarnya lahir dari kebutuhan dan inisiatif anggota.

“Kita harus juga merubah pola supaya semuanya itu tidak langsung turun dari atas, dari atas, dari atas. Bawah ini kan juga harus didengarkan. Kayak Koperasi Desa Merah Putih, kan tidak bisa seperti itu dipaksakan. Karena koperasi itu tumbuh dari bawah, dari anggota, bukan dari atas,” ujar Andreas.

Menurut Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI tersebut, esensi koperasi terletak pada partisipasi dan kemandirian anggotanya. 

Karena itu, masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap awal pembentukan.

Khawatir Daerah Menanggung Beban

Andreas juga menyoroti kewajiban pembangunan gerai-gerai Koperasi Merah Putih yang berpotensi membebani pemerintah daerah. 

Ia menilai tidak semua daerah memiliki kondisi dan kemampuan yang sama untuk menjalankan instruksi tersebut.

“Maka daripada itu ya, agak aneh misalkan kalau koperasi ini dari atas dan kemudian daerah-daerah ini wajib untuk membangun gerai-gerai Koperasi Merah Putih. Ini yang kasihan yang susah itu pemerintah daerah,” jelas dia.

Selain persoalan anggaran, Andreas mengingatkan adanya dampak lain yang perlu diperhitungkan, terutama jika pembangunan fasilitas koperasi dilakukan dengan mengalihfungsikan lahan produktif.

Baca juga: Politikus PDIP Soroti Hewan Kurban Presiden Prabowo Pakai Dana APBN, Sebut Itu Harta Publik

Ingatkan Risiko Alih Fungsi Lahan

Menurut Andreas, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak mengorbankan lahan hijau maupun lahan subur yang memiliki fungsi penting bagi lingkungan dan ketahanan pangan.

“Dan yang berbahaya apabila terjadi alih fungsi lahan. Di mana sebenarnya lahan terbuka hijau dan subur, kemudian digunakan untuk bangunan tadi, itu misalnya gitu ya,” kata Andreas.