Sapi Kurban Presiden Tembus Rp100 Miliar Pakai APBN, Pengamat: Rasanya Kurang Tepat

Ringkasan Berita:

• Pembelian 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto senilai Rp100 miliar menggunakan APBN via dana Banpres menuai kritik tajam.
• Pengamat Politik Trias Politika, Agung Baskoro, menilai langkah kolosal ini kurang tepat karena mencampuradukkan ibadah privat dengan anggaran negara di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sulit.
• Pemerintah disarankan mengevaluasi kebijakan ini di masa depan agar memisahkan urusan ibadah personal dengan keuangan negara demi menghindari kegaduhan publik.

TRIBUNSUMSEL.COM -- Kebijakan pengadaan sapi kurban atas nama Presiden Prabowo Subianto pada hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 memicu perdebatan di ruang publik.

Pasalnya pembelian sebanyak 1.098 ekor sapi yang disebar ke berbagai pelosok daerah dan lembaga sosial tersebut diketahui bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui alokasi dana Bantuan Presiden (Banpres).

Langkah yang menelan biaya fantastis hingga mencapai Rp100 miliar ini dinilai kurang proporsional oleh Pengamat Politik dari Trias Politika, Agung Baskoro. 

Menurutnya, pro kontra di tengah masyarakat sangat wajar terjadi mengingat ibadah kurban pada hakikatnya bersifat personal dan seharusnya menggunakan kantong pribadi, bukan uang rakyat.

"Istilahnya urusan agama kemudian bercampur dengan urusan pribadi yang seharusnya menjadi ibadah yang sangat privat, jadi publik. Jadi bagi sebagian kalangan ini memang tidak pas ya," ucapnya kepada Tribunnews dalam wawancara eksklusif ON FOCUS, dikutip pada Kamis (28/5/2026) dalam pemberitaan Tribunnews.com

Baca juga: Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN Jadi Sorotan, Menkeu Purbaya Akui Belum Dapat Informasi Lengkap

Lebih lanjut, Agung menyoroti momentum pembagian kurban berskala besar ini yang dinilai kurang sensitif terhadap potret perekonomian bangsa saat ini, di mana banyak lapisan masyarakat yang masih terseok-seok memenuhi kebutuhan hidup.

"Karena kita tahu ya negara memang sulit, masyarakat juga sedang enggak mudah menghadapi hidup, tapi caranya enggak begini, dengan memberikan anggaran yang sangat besar untuk kurban semacam itu, bagi-bagi," sambung Agung.

Ia menambahkan, kegaduhan ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika Presiden Prabowo memilih jalur konvensional seperti para pendahulunya, yaitu berkurban dalam skala wajar dengan dana sendiri tanpa melibatkan pos anggaran negara.

"Harusnya memang Pak Presiden idealnya atas nama pribadi saja. Karena selama ini pun sebenarnya terjadi dari waktu ke waktu ya, misalkan diserahkan ke Istiqlal, diserahkan ke lingkungan kediamannya, diserahkan lagi ke keluarganya."

"Sudah selesai, tidak ada perdebatan karena itu pakai anggaran pribadi. Tapi ketika ini kolosal, besar, menggunakan APBN, bahkan sampai miliar kok rasa-rasanya kurang tepat," ungkap Agung.

Sentimen negatif dari publik kian menguat lantaran masih banyak sektor dan kelompok masyarakat lain yang dinilai lebih mendesak untuk disubsidi oleh negara, mulai dari korban bencana alam hingga kelompok pekerja rentan.

"Atau yang tidak bencana tapi masyarakatnya banyak yang sulit di sana. Terus ada juga guru honorer misalnya, kalau kita bicara situasi kondisi mereka hari ini, atau pegawai-pegawai honorer yang memang nasibnya masih terkatung-katung semacam itu," papar Agung.

Berkaca dari gelombang kritik ini, Agung berharap pihak Istana bisa menajdi polemik tersebut sebagai bahan evaluasi total agar ke depannya ada garis batas yang tegar antara kebijakan program sosial negara dan keagamaan personal seorang pemimpin.

"Ini bisa jadi masukan buat pemerintah, buat presiden bahwa untuk di masa mendatang hal ini sebaiknya dipikirkan ulang. Karena memang ada hal-hal yang itu dalam konteks Keagamaan sifatnya sangat vertikal, sangat private ya ibadahnya."