Sosok Dirjen Ahu Nilai Dwi Sasetyaningtyas Langgar UU Perlindungan Anak soal Status Kewarganegaraan

Ringkasan Berita:

• Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo, menanggapi secara tegas konten viral alumnus LPDP, Dwi Sasetyaningtyas (Tyas), yang mengklaim anaknya telah beralih status menjadi warga negara Inggris. 
• Widodo menegaskan bahwa secara hukum, klaim tersebut tidak serta-merta menggugurkan status WNI sang anak.
• Widodo mempertanyakan klaim Tyas karena Inggris tidak menganut asas ius soli (kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir).

TRIBUNSUMSEL.COM - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen Ahu) Kementerian Hukum (Kemenkum), Widodo soroti pernyataan alumnus penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Sasetianingtyas alias Tyas, terkait status kewarganegaraan anaknya. 

Sebelumnya, Dwi Sasetianingtyas dalam konten yang viral mengaku anak keduanya sudah beralih status menjadi warga negara Inggris. 

Sambil memamerkan paspor Inggris,  Tyas bahwa menyebut tak ingin anaknya jadi menjadi warga negara Indonesia. 

Menanggapi hal itu, Widodo menegaskan bahwa Dwi Sasetianingtyas melanggar hak perlindungan anak.

Lantas siapakah sosok Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen Ahu) Kementerian Hukum (Kemenkum) ini ?

Widodo dilantik sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) pada 16 November 2024. 

Pelantikan dilakukan  Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama 10 pimpinan setingkat eselon satu yang merupakan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Widodo menggantikan Dirjen AHU periode 2018 -2024, Cahyo R. Muzhar.

Baca juga: Kemenkum Tegaskan Anak Dwi Sasetyaningtyas Tetap WNI, Tak Bisa Asal Pindah Kewarganegaraan

Sebut Masih Berstatus WNI

Dirjen Ahu Kemenkum, Widodo mempertanyakan tempat lahir anaknya tersebut apakah di Indonesia atau Inggris.

Pasalnya, Inggris tidak menganut asas ius soli.

Adapun asas ius soli merupakan asas yang menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, tanpa memandang kewarganegaraan orang tuanya.