TRIBUNSUMSEL.COM - Presiden Prabowo Subianto menyayangkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan, Kamis (21/8/2025).

Pasalnya, Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin Menaker Yassierli dan Wamenaker Noel menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan selama 10 bulan jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Kena OTT, Puluhan Mobil, Motor Ducati, Uang Wamenaker Immanuel Ebenezer Disita, Ditaksir Miliaran

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah Prabowo mendengar kabar penangkapan Noel.

"Sebetulnya kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan, kinerja di Kementerian Tenaga Kerja baik, menteri maupun wakil menteri cukup, masuk kategori cukup memuaskan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025), dilansir dari Kompas.com.

Kendati demikian, Prasetyo menegaskan bahwa capaian Noel itu tidak dapat memengaruhi OTT yang dilakukan KPK terhadap Noel.

"Sebenarnya apa yang dikerjakan di Kementerian Tenaga Kerja juga cukup luar biasa. Tapi kan terlepas itu kan mungkin tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, saat ini banyak permasalahan yang harus dihadapi dan ditangani oleh Kemenaker.

Dia lantas mengungkit aksi Noel dalam kasus pailitnya Sritex beberapa bulan lalu.

"Terutama kemarin salah satu yang paling besar kan adalah berkenaan dengan masalah yang muncul di Sritex," ucap Prasetyo.

Prabowo, kata Prasetyo, mempersilakan KPK untuk melanjutkan proses hukum terhadap Immanuel anggota Kabinet Merah Putihnya itu. 

"Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk diproses hukum itu dijalankan," ujarnya.

Jika terbukti terlibat, maka secepatnya Wamenaker akan diganti.

"Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian," ujar Prasetyo.

 Sudah Diperingati Jangan Korupsi

Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto sudah berkali-kali memperingatkan jajaran Kabinet Merah Putih agar tidak melakukan korupsi.