TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Walikota Palembang Ratu Dewa menunjukkan komitmen kuatnya untuk memperjuangkan sekitar 1.900 honorer kategori R3 dan R4 di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Dewa, Pemkot Palembang salah satu yang proaktif untuk memperjuangkan nasib honorer yang ada, dengan memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera mengajukan usulan formasi ke Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga nantinya punya status. 

"Untuk tenaga honorer pertama kita yang proaktif, semestinya yang kemarin punya formasi tapi tidak lulus dan ada petunjuk serta arahan akan dibuka formasi paruh waktu istilahnya, dan kita sudah minta ke pak Sekda (Sekretaris Daerah) dan BKPSDM kita yang proaktif mengusulkan PPPK ditahun yang dulu sampai 3.000 sampai 4.000 an," kata Dewa, Selasa (15/7/2025).

Meskipun begitu, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat, untuk persetujuan formasi yang ada. 

"Yang penting mereka terdaftar di database, dan kemarin sudah mendekati diangka 1.900 dan itu sudah di tandatangani kemarin, dan sudah dikirimkan ke Menpan-RB karena sudah online dan sudah masuk datanya lengkap dengan nama, tanggal lahir, by name, Address, by phone semua sudah kita kirim, " jelasnya. 

Baca juga: Nasib 1.430 TKS di PALI Tak Lolos PPPK? BKPSDM Bakal Koordinasi ke BKN

Baca juga: Ketua DPRD Prabumulih Tegaskan 154 Honorer R3 Wajib Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu

Data-data honorer yang dikirim itu dikatakan Dewa, termasuk (honorer) yang tidak berhasil atau lulus kemarin dan sudah dikirimkan.

Langkah ini dinilai sangat penting untuk memperjuangkan nasib para honorer yang selama ini telah mengabdi, namun belum mendapatkan kepastian status kepegawaian

"Sekarang tinggal menunggu progres hasil respon dari KeMenpan-RB, mungkin Palembang lah yang pertama mengusulkan untuk paruh waktu ,dan semua sudah kita usulkan, " ucapnya. 

Dewa juga memastikan, selama belum ada pengangkatan PPPK, honorer dilingkungan Pemkot Palembang tetap akan bekerja seperti biasa dan akan mendapatkan honor. 

"Selama proses tetap jalan mereka tetap kerja, termasuk tetap mendapat honorer seperti biasa, " jelasnya. 

Langkah jemput bola Pemkot Palembang ini mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan, terutama para honorer yang selama ini merasa cemas akan nasib mereka kedepan. 

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com