TRIBUNSUMSEL.COM KAYUAGUNG -- Mengingat semakin masifnya konflik yang terjadi antara kawanan gajah dan manusia diwilayah Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dalam beberapa waktu belakangan.

Maka jajaran DPRD OKI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Budiman mendesak pemerintah dan perusahaan pemegang konsesi di Air Sugihan segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan konflik manusia dan gajah yang kian mengkhawatirkan.

"Kami meminta adanya langkah dilakukan melalui pemantauan GPS collar, pembangunan tanggul gajah dan  pembentukan posko kolaboratif tidak menyentuh pada akar persoalan," ujarnya dikonfirmasi, Minggu (15/6/2025) sore.

Menurutnya solusi terdekat adalah mendesak perusahaan, Pemda OKI, Pemprov Sumsel dan pemerintah pusat, supaya menghibahkan 200 hektar lahan konsesinya untuk zona pakan gajah.

"Nantinya lahan itu dipagari tinggi dan dibatasi dengan tanaman yang tidak disukai gajah. Sementara dibagian dalam zona pakan ditanami tanaman pakan gajah seperti rumput gajah dan pisang," harapan politisi Air Sugihan. 

Dikatakan kembali, konflik ini terjadi bukan karena gajah menyerang manusia, tetapi karena habitatnya semakin sempit dan tak memiliki sumber makanan.

"Kita saja kalau lapar bisa ngamuk kalau makanan diganggu. Apalagi gajah. Satu ekor makan hampir dua ton sehari dan jumlah mereka sekarang lebih dari 100 ekor,"

"Tidak mungkin untuk dipindahkan, solusinya disiapkan zona khusus dalam konsesi perusahaan," urainya

Budiman menekankan bahwa jika tidak ada langkah tegas untuk menyediakan kawasan yang aman bagi gajah, maka upaya sekadar mengusir atau memagari tidak akan menyelesaikan persoalan.

"Kalau hanya diusir, dipagari tanpa solusi pemberian pakan, itu bukan penyelesaian. Kita butuh ketegasan bersama dari pemda, DPRD, provinsi sampai pusat," imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah Wakil Bupati OKI, Supriyanto menyebut pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini dengan serius dan berkomitmen lakukan koordinasi lintas sektoral demi mencari solusi terbaik.

"Masukan ini akan menjadi atensi kami dan segera berkomunikasi dengan pihak perusahaan untuk mencarikan win-win solution,"

"Termasuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian terkait. Keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas," tukas Supriyanto.