"Dia membuat kebijakan yang kontroversial, yang jadi pembicaraan di mana-mana dan itu semua kebijakan yang disampaikan, yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur itu tidak ada DPRD diajak bicara," lanjutnya.
Ia menyinggung ucapan Dedi Mulyadi soal kepemimpinan raja di zaman kerajaan dulu.
Doni menyindir jika Dedi Mulyadi menginginkan sistem kerajaan diberlakukan di Jawa Barat, maka DPRD memang tidak perlu ada.
"Kita berpikir dia bilang dulu zaman kerajaan. Mungkin Pak Dedi mau ini jadi kerajaan, kalau jadi kerajaan memang tidak butuh DPRD," katanya.
Alasan Walk Out saat Rapat
Doni menilai ucapan tersebut dapat memperkeruh hubungan antara eksekutif dan legislatif, serta memberi preseden buruk bagi jalannya pemerintahan daerah.
Ia menegaskan pentingnya keseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai prinsip trias politika.
"Kita kan konsep bernegara trias politica terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Semuanya punya perannya masing-masing," ujarnya.
Baca juga: Sosok Doni Maradona, Anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP "Walk Out" Rapat karena Pernyataan Dedi Mulyadi
Doni juga menekankan bahwa aksi walk out Fraksi PDI-P merupakan bentuk peringatan agar Gubernur tidak berjalan sendiri dalam membuat kebijakan.
"Kita sampaikan secara terbuka di rapat paripurna. Bagaimanapun gubernur tidak bisa berjalan sendiri. Kalau gubernur anggap DPRD tidak penting, ya sudah jangan bahas apapun. Kita mau on the rule," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh anggota DPRD adalah perwakilan rakyat yang bertugas memperjuangkan aspirasi masyarakat.
"Kita ini perwakilan rakyat, kan dipilih sama rakyat. Tugas kita memperjuangkan aspirasi rakyat," pungkas Doni.
Adapun, pernyataan yang dipermasalahkan Fraksi PDI-P disampaikan Dedi saat menghadiri Musrenbang di Cirebon.
Kala itu, ia berbicara mengenai pendekatannya dalam menjalankan program pembangunan yang tidak selalu mengandalkan dana.
"Duit mah nuturkeun (uang akan mengikuti). Karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus punya duit," ujar Dedi pada Rabu (7/5/2025).