TRIBUNSUMSEL.COM - Kritikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi soal kebijakan pendidikan siswa di Barak Militer mendapat atensi dari Eks Kabareskrim, Komjen Pol Purn Susno Duadji.
Sebelumnya, Komisioner KPAI Aris Adi Leksono menilai anak akan menjadi korban stigma dalam program pembinaan siswa bermasalah di barak militer.
Hal ini pun membuat KPAI hingga Komnas HAM meminta Dedi meninjau kembali program mengirim anak nakal ke barak militer.
Baca juga: Reaksi Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Komnas HAM Minta Hentikan Pendidikan Siswa di Barak Militer
Sementara Susno Duadji sendiri mendukung langkah Dedi Mulyadi.
Susno mengatakan bahwa pendidikan di TNI maupun Polri bukan sembarang lembaga pendidikan.
Sebaliknya, Susno pun mengatakan bagi orang yang menentang dan menyebut program tersebut melanggar HAM merupakan orang yang berpikir sempit.
Hal itu diungkapkannya ketika menanggapi terkait lembaga KPAI yang menentang program Dedi Mulyadi melalui channel YouTube-nya.
"Itu bagi orang yang cekak berpikir. Ingat, pikirannya itu bukan di tempat pendidikan yang abal-abal. Jangan merendahkan lembaga pendidikan militer TNI dan Polri," ujar Susno seperti dikutip dari YouTube-nya yang tayang pada Kamis (8/5/2025).
Banyak jebolan dari pendidikan militer yang berkualitas.
Bahkan, tak sedikit yang menjadi pemimpin negara.
Susno pun menyebut sebagian nama-nama pemimpin tertinggi negara yang berasal dari lulusan pendidikan ala militer.
"Saya ini alumninya ya (pendidikan Polri), Pak Presiden Prabowo itu alumninya (militer), para menteri alumninya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alumninya, Presiden Soeharto alumninya dan banyak petinggi-petinggi RI ini alumni pendidikan militer," katanya.
Baca juga: Sosok Adhel Setiawan, Wali Murid Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM Soal Kirim Siswa ke Bara
Menurut Susno, justru hak asasi manusia diajarkan di sana.
Ia pun meminta agar KPAI tidak merendahkan pendidikan militer.
"Jangan merendahkan pendidikan militer, justru di sana lah HAM diajarkan. HAM itu bukan hanya teori ditegakkan, (tapi) dipraktikkan. TNI belajar masalah HAM, TNI mempraktikkan, kalau ada satu dua yang melanggar ya biasa tidak ada yang sempurna di dunia ini," ujarnya.