TRIBUNSUMSEL.COM - Polemik soal pemberantasan premanisme yang melibatkan Gubernur Dedi Mulyadi dengan ormas GRIB Jaya kian memanas.

Baru-baru ini, Razman Nasution yang mengaku menjadi Juru Bicara (Jubir) Ketum Grib Jaya, Hercules memberi ultimatum kepada Dedi Mulyadi agar tak mengusik ormas GRIB.

Adapun duduk perkara ini berawal dari pernyataan dan rencana Dedi Mulyadi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme di wilayah Jawa Barat.

Pembentukan satgas tersebut menurut Dedi sebagai respons maraknya kasus preman hingga tindakan intimidatif yang dilakukan ormas atau LSM yang kerap viral meminta THR hingga pungutan liar (pungli) hingga membakar mobil polisi di Depok.

Baca juga: Mengenal GRIB Jaya, Ormas Disorot Dedi Mulyadi, Berdiri Tahun 2011 dengan Tujuan Bangun Demokrasi

Tindakan tersebut justru membuat GRIB Jaya Jabar tersinggung hingga melayangkan tantangan diskusi terbuka.

Melalui unggahan Instagram resminya @gribjaya_id, GRIB menyebut Dedi Mulyadi cari muka.

Atas hal ini, Razman Nasution memberikan ultimatum kepada Dedi Mulyadi yang dinilai mendiskreditkan citra Grib Jaya di mata publik.  

Razman awalnya meluruskan pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC GRIB Jaya Kota Depok.

Hal itu katanya melampaui batas Dedi Mulyadi sebagai seorang pejabat publik.

“Saya hadir di Medan untuk meluruskan dan meng-counter informasi yang menyudutkan Ormas dan sepertinya mengarah ke Grib Jaya,” tegas Razman, didampingi Ketua DPD Grib Jaya Sumut, Samsul Tarigan dalam jumpa pers yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa (22/4/2025).

Dedi Mulyadi dinilainya sangat sinis terhadap ormas, khususnya Grib Jaya.

Ketua Bidang Komunikasi Publik Grib Jaya itu pun menilai Dedi Mulyadi sudah melampaui kewenangan sebagai seorang Gubernur Jawa Barat.

“Penangkapannya tidak kita persoalkan. Tapi, kita sesalkan pernyataan kepala daerah seolah-olah sangat sinis terhadap Ormas,” ujar Razman.

“Atas pesan bapak Ketum, meminta kepada Bapak Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jabar untuk bekerja sesuai dengan Tupoksi selaku Pamong Praja,” sambungnya.

“Yang perlu diingat, kewenangan masalah hukum ada di kepolisian. Kalau ada kegaduhan, ada masalah oleh kader-kader Ormas termasuk Grib, jika itu melanggar hukum, kami persilakan pijak berwajib memprosesnya,” tegasnya.

Baca juga: Sosok Hercules yang Diklaim Perintahkan Razman Ultimatum Dedi Mulyadi Tak Usik GRIB Jaya

Razman menegaskan, Grib Jaya Jabar akan mendukung penuh pihak Kepolisian dan tidak akan mengintervensi masalah hukum yang menyeret kadernya tersebut.

Atas hal tersebut, sesuai dengan pesan dan arahan Hercules, Razman melayangkan ultimatum kepada Dedi Mulyadi.

"Kang Dedi, pesan Ketua Umum kami, kami tidak pernah ganggu anda, ormas lain juga tidak pernah ganggu anda," ungkap Razman.

"Jadi jangan ganggu ormas! dan jangan ganggu kami!" tegasnya.

Razman mengungkapkan alasan ultimatum dilayangkan agar Dedi Mulyadi tidak memicu kekacauan yang bakal terjadi.

"Ini murni peringatan agar tidak terjadi kekacauan yang (dipicu) karena anda!" tegas Razman dengan anda tinggi.

"Karena ada kata-kata anda, jangan sampai berpotensi menjadi konflik!" tambahnya.

"Kalau bicara Ketua Umum kami Pak Hercules, kami sudah sangat paham. Jadi Kang Dedi, Pak Dedi, ini tolong sudah dikomentari (Hercules)," jelasnya.

Dedi Mulyadi Didesak Bubarkan GRIB

Ormas Gerakan Masyarakat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang belakangan ini santer disorot masyarakat karena dinilai menimbulkan keresahan.

Seruan meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk bertindak membubarkan ormas, tersebut.

Dedi Mulyadi mengaku tak bisa sembarang membubarkan GRIB karena masalah premanisme.

Menurut pria yang kerap disapa KDM ini, ketika berbicara premanisme, maka tidak serta merta itu mencakup kelembagaan.

Hal ini Dedi ungkapkan ketika dia ditanya soal beberapa anggota dari sebuah ormas yang melakukan premanisme hingga membakar mobil polisi di Depok.

Ormas tersebut diketahui bernama GRIB Jaya, ormas yang sebelumnya juga secara terang-terangan mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi soal premanisme.

"Pertama kita ini kan berbicara persoalan premanisme, kita bicara premanismenya, bukan kelembagaannya," kata Dedi Mulyadi dikutip dari unggahan media sosialnya, Rabu (23/4/2025).

Baca juga: Reaksi Dedi Mulyadi Diminta Bubarkan Ormas GRIB Jaya, Sebut Tak Sembarang: Tindakan Perorangan

Tindakan premanisme itu lah, kata Dedi, yang harus dilawan.

Ketika berbicara tentang ormas, kata dia, premanisme ini lebih bersifat perorangan.
Maka dari itu, dia tidak bisa sembarang memberikan tindakan sanksi ke lembaga ormas yang dimaksud.

"Pertama kan tindakan itu sifatnya perorangan, bukan kelembagaan, karena tindakan itu adalah sifatnya perorangan, maka hukumnya menjadi hukum perorangan, bukan hukum kelembagaan," kata Dedi.

Dedi pun memberikan contoh, seperti misal pegawai dinas yang melanggar hukum.

Namun tidak berarti dinas itu harus dibubarkan.

"Tidak berarti dinasnya dibubarkan, kita bicara itu dulu, kecuali dinas itu sudah menyatakan diri, kan itu berbeda," kata Dedi.

"Selama tindakan itu tindakannya perorangan, bukan kelembagaan, maka yang bertanggung jawab adalah tanggung jawab perorangan, bukan kelembagaan," sambung Dedi.

Sementara tindakan yang bisa dilakuan Pemprov Jabar untuk ormas-ormas adalah diajak berbicara.

Seperti membicarakan tujuan ormas berdiri dan tidak lupa dengan tujuan itu.

"Ya ke depanya paling diajak bicara, semua kelembagaan," katanya.
"Jadi gini, tujuannya ormas apa sih ?, tujuannya dibangunnya ormas itu kan mengkonsolidasi kemudian mengorganisir orang untuk memiliki tujuan dan visi yang sama," kata Dedi.

"Pasti tujuan dan visinya baik, di AD/ART-nya pasti baik, untuk itu harus dilakukan pembinaan," imbuhnya.

Maka dari itu, kata dia, ormas-ormas harus mengidentifikasi anggota-anggotanya apakah ada yang terlibat premaniseme atau tidak.

"Kalau anggota-anggotanya dinilai melakukan aksi premanisme, atau mengatasnamakan lembaganya, melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, maka pimpinan organisasinya harus segera melakukan pemberhentian, pemecatan dan pembekuan kelembagaan," beber Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menanggapi soal tantangan diskusi premanisme yang diajukan oleh Ketua GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander Etwiorry.

Tantangan tersebut muncul setelah Dedi melontarkan pernyataan dan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme di wilayah Jawa Barat.

Ormas GRIB Jaya Jabar merasa tersinggung dengan ucapan Dedi Mulyadi yang menyebutkan bahwa ormas hingga LSM kerap melakukan intimidasi terhadap masyarakat.

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa dirinya saat ini lebih memilih untuk fokus bekerja menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat Jabar.

Dedi Mulyadi juga mengaku tak mampu jika setiap orang harus ia tangani satu-satu, mengingat begitu banyaknya rakyat di Jabar.

"Rakyat Jawa Barat itu banyak. Tugas saya hari ini adalah bekerja untuk rakyat," kata Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (19/4/2025), seperti dikutip dari Kompas.com.

"Kalau setiap orang harus ditangani satu-satu, habis energi kita untuk meladeni orang ngomong," sambungnya.

Mantan Bupati Purwakarta tersebut menyatakan bahwa fokusnya saat ini yaitu bertugas untuk mewujudkan mimpi masyarakat Jabar.

"Tugas kita ini adalah mewujudkan apa yang menjadi mimpi rakyat," ujarnya.

Di sisi lain, Dedi Mulyadi mengaku tidak terlalu mengambil pusing soal tudingan-tudingan di media sosial perihal kinerja dan kebijakan yang ia buat.

"Kalau ada orang yang mengajak berbagai hal di media sosial, yang melayaninya cukup netizen, enggak usah saya," pungkasnya.

(*)

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News  

Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com