Reaksi Dedi Mulyadi Diminta Bubarkan Ormas GRIB Jaya, Sebut Tak Sembarang: Tindakan Perorangan

TRIBUNSUMSEL.COM- Ormas Gerakan Masyarakat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang belakangan ini santer disorot masyarakat karena dinilai menimbulkan keresahan.

Seruan meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk bertindak membubarkan ormas tersebut menjadi ramai.

Dedi Mulyadi mengaku tak bisa sembarang membubarkan GRIB karena masalah premanisme.

Menurut pria yang kerap disapa KDM ini, ketika berbicara premanisme, maka tidak serta merta itu mencakup kelembagaan.

Baca juga: Razman Nasution Ultimatum Dedi Mulyadi Jangan Pernah Usik Ormas GRIB Jaya, Dinilai Sudah Buat Gaduh

Hal ini Dedi ungkapkan ketika dia ditanya soal beberapa anggota dari sebuah ormas yang melakukan premanisme hingga membakar mobil polisi di Depok.

Ormas tersebut diketahui bernama GRIB Jaya, ormas yang sebelumnya juga secara terang-terangan mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi soal premanisme.

"Pertama kita ini kan berbicara persoalan premanisme, kita bicara premanismenya, bukan kelembagaannya," kata Dedi Mulyadi dikutip dari unggahan media sosialnya, Rabu (23/4/2025).

Tindakan premanisme itu lah, kata Dedi, yang harus dilawan.

Ketika berbicara tentang ormas, kata dia, premanisme ini lebih bersifat perorangan.
Maka dari itu, dia tidak bisa sembarang memberikan tindakan sanksi ke lembaga ormas yang dimaksud.

"Pertama kan tindakan itu sifatnya perorangan, bukan kelembagaan, karena tindakan itu adalah sifatnya perorangan, maka hukumnya menjadi hukum perorangan, bukan hukum kelembagaan," kata Dedi.

Dedi pun memberikan contoh, seperti misal pegawai dinas yang melanggar hukum.

Baca juga: Ini Kata Dedi Mulyadi Soal Tantangan Diskusi Premanisme dari Ketua DPD GRIB, Saya Kerja Untuk Rakyat

Namun tidak berarti dinas itu harus dibubarkan.

"Tidak berarti dinasnya dibubarkan, kita bicara itu dulu, kecuali dinas itu sudah menyatakan diri, kan itu berbeda," kata Dedi.

"Selama tindakan itu tindakannya perorangan, bukan kelembagaan, maka yang bertanggung jawab adalah tanggung jawab perorangan, bukan kelembagaan," sambung Dedi.

Sementara tindakan yang bisa dilakuan Pemprov Jabar untuk ormas-ormas adalah diajak berbicara.