LAPORAN Wartawan Sripoku.com, Wawan Septiawan

TRIBUNSUMSEL.COM, PAGAR ALAM - Penutupan jalur pendakian menuju Punjak Gunung Dempo yang dilakukan Balai Registrasi Gunung Dempo (BRIGADE) dengan alasan peremajaan jalur menuai pro dan kontra.

Banyak pihak yang menyayangkan jalur pendakian ditutup saat libur panjang.

Padahal biasanya banyak pendaki yang sejak lama mempersiapkan rencana pendakian.

Namun saat pihak Brigade mengumumkan jalur pendakian ditutup membuat para wisatawan khusus terpaksa membatalkan niat mereka.

Tidak hanya itu, masyatakat di Kampung IV Gunung Dempo juga menyayangkan penutupan jalur tersebut, pasalnya dengan ditutup jalur pendakian mereka tidak bisa berjualan kebutuhan bekal pendaki padahal mereka sudah menyiapkan stok.

Pemilik akun facebook @menjadi lupa menyampaikan keluahannya terkait penutupan jalur pendakian Gunung Dempo.

"@alfrenzipanggarbesi terimakasi atas responya pak, soalnya org2 udh pada pinter bnyak mempertanyakan legalitas balai registrasinya. Alasan peremajaan jalur tp kenapa dikluarkan sepihak, dan begitu dadakan sedangan sdh banyak org yg berencana kedempo dengan mengeluarkan biaya tiket peswat, booking jasa guide porter, booking alat bahkan tentunya umkm kecil jg kena imbas. pemberitahuan perpanjang penutupan bisa relevan dan tdk mnimbulkan kegaduhan min harus disosialisasikan dahulu jauh sblum hari penutupan supaya smua pihak tau dan tidk drugikan. tp dpermasalah ini tdk ada kejalasan dr beberap pihak terkait," tulisnya dilaman facebooknya.

Baca juga: Pengunjung Gunung Dempo Membludak, Ludi Oliansyah Minta Dispar Tak Salah Hitung Jumlah Pengunjung

Baca juga: Pendakian Gunung Dempo di Pagar Alam Ditutup Mulai 27 Februari 2025, Ada Perawatan Jalur

Selain itu, masyarakat Kampunt IV juga mengatakan, warga sekitar jalur pendakian juga merasa dirugikan.

Pasalnya saat jelang hari raya Idul Fitri 1446 H kemarin warga sudah siap menyambut para pendaki dengan siap berjualan kebutuhan pendaki.

Namun tiba-tiba ada pengumuman jika jalur pendakian ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan.

"Kami sangat kecewa pak, karena biasanya kami bisa berjualan berbagai jenis logistik untuk para pendaki. Karena biasanya usai lebaran akan banyak pendaki yang muncak. Namun saat ada penutupan jalur membuat pendaki sepi dan dagangan kami tidak laku," ungkapnya.

Anggota DPRD Sumsel dapil Sumsel 7, H Alfrenzi Panggarbesi juga menyayangkan adanya penutupan jalur pendakian tersebut.

Pihaknya mendesak Dinas Kehutanan Sumsel dan KPH Dempo bertindak tegas terhadap pihak-pihak tertentu yang melakukan pelarangan pendakian Gunung Dempo secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan melampaui kewenangan.

Pasalnya dengan adanya larangan pendakian Gunung Dempo secara sepihak oleh oknum tersebut membuat banyak pihak yang dirugikan. 

Mulai dari sektor pariwisata di Pagar Alam, warga sekitar yang mengantungkan hidup dari kunjungan pendaki dan para pendaki sendiri yang sudah mempersiapkan diri untuk mendaki Gunung Dempo.

"Pagi ini saya sudah kordinasi dengan Kepala KPH Dempo untuk melakukan kordinasi dan tindakan yang dianggap perlu," tegas Alfrenzi Panggarbesi.

Alfrenzi mengungkapkan, dirinya banyak mendapat keluhan dari masyarakat, terutama para pendaki yang kecewa dengan adanya larangan pendakian oknum yang mengatasnama satu organisasi.

"Hak penuh atas kawasan hutan lindung di Gunung Dempo termasuk kawasan jalur pendakian itu adalah KPH X Dempo. Jangan akhirnya keputusan penutupan jalur pendakian diambil oleh organisasi lain," ujarnya.

Alfrenzi meminta KPH Dempo menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang dan peraturan lainnya. Jangan sampai masyarakat dan pendaki dirugikan akibat ulah pihak-pihak yang bertindak diluar kewenangannya

"Dalam waktu dekat saya akan turun ke lapangan untuk mengecek laporan masyarakat ini. Dan akan meminta pihak KPH X Dempo meninjau lagi terkait wewenang pengawasan kawasan jalur pendakian Gunung Dempo tersebut," katanya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com