Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis 

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU -- Tahun 2024 lalu sejumlah proyek pembangunan di Kota Lubuklinggau Sumsel banyak belum dibayar atau dilakukan SPH (Surat Pernyataan Hutang).

Terutang proyek pembangunan ini karena tidak masuknya dana bagi hasil (DBH) Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau baik dari pemerintah pusat maupun Provinsi Sumsel.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lubuklinggau Zulfikar menyampaikan rata-rata proses pekerjaan yang dilakukan SPH ada pembangunan dengan pihak ketiga (kontraktor). 

"Yang banyak kegiatan belum dibayar (SPH) yakni dengan pihak ketiga," ungkap Zulfikar pada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Zulfikar menyebutkan belum mengetahui pasti berapa total utang Pemkot Lubuklinggau ke pihak ketiga, karena masih menunggu pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) diawal Januari ini.

"Nanti baru diketahui setelah pemeriksaan BPK total berapa utang kita. Tapi kemungkinan di atas Rp. 100 M lebih," ungkapnya.

Sementara tahun lalu utang Pemkot Lubuklinggau kepada pihak ketiga mencapai Rp.139 Miliar lebih dan semuanya selesai dilakukan pembayaran di bulan April 2024 lalu.

"Tahun lalu ada SPH dan kita bayar di bulan April 2024 kemarin, Alhamdulillah semuanya sudah lunas," ujarnya.

Sedangkan terkait kegiatan rutin Pemkot Lubuklinggau sejauh ini tidak ada masalah, karena itu merupakan kebutuhan rutin yang selalu dianggarkan untuk kegiatan OPD.

"Penyebab SPH karena selama ini sumber dana dana DBH tidak cair baik dari pusat dan daerah Provinsi Sumsel telat," ujarnya.

Zulfikar menambahkan sebenarnya pihaknya juga tidak mau adanya SPH, namun karena kondisinya demikian mau bagaimana lagi.

"Ada yang bilang kita menghambat, untuk apa kami menghambat karena itu uang Pemerintah dan apabila tidak langsung diberikan otomatis akan jadi temuan, lagi-lagi Pemkot yang disalahkan BPK," ungkapnya.

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel