Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Eli menjadi satu dari ribuan pengemudi online di Palembang yang turun ke jalan menyuarakan tuntutan penyesuaian tarif, Senin (2/9/2024).
Di sela aksinya yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Sumsel, Eli bercerita dia sudah 8 tahun menjadi sopir taksi online demi bisa bertahan hidup.
Sebagai orangtua tunggal, Eli harus berjuang seorang diri demi bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
"Sejak 2016 saya jadi ojol, tarif ojol Motor ataupun mobil sama saja masih belum memadai," kata Eli.
Eli menjadikan pekerjaan sopir taksi online sebagai cara untuk bisa menghidupi dirinya sendiri dan ketiga anaknya.
Apalagi saat ini anak-anaknya masih sekolah bahkan ada yang duduk di bangku kuliah.
"Saya harus nyari duit, untuk menghidupi anak-anak saya yang masih membutuhkan biaya sekolah. Kalau waktu tahun 2016 masih enak jadi Ojol banyak bonusnya, tapi sejak 2019 nggak ada lagi," ungkapnya.
Baca juga: BREAKING NEWS: Ribuan Ojol di Palembang Gelar Aksi di Kantor Gubernur Sumsel Hari ini, 6 Tuntutannya
Menurutnya, saat adanya pandemi Covid-19 aturan berubah semua, sehingga tidak senyaman dahulu. Sekarang nggak ada bonus, paling ada point-point itupun tidak seberapa.
"Kalau dulu bersih bisa bawa uang pulang Rp 150 ribu. Kalau sekarang dapatein Rp 150 ribu saja susah, belum untuk bensin, makan dan lain-lain. Harapannya ada penyesuaian tarif," ungkapnya.
Menurutnya, tarif yang ada saat ini dinilai belum sesuai.
Pernah ada anter pelanggan tarifnya hanya Rp 9000, sedangkan bensin saja Rp 10 ribu per liter.
Gelar Aksi
Ribuan driver ojek online (ojol) di Palembang turun ke jalan menggelar aksi damai menuntut penyesuaian tarif yang selama ini dirasa tidak adil, Senin (2/9/2024).
Aksi damai ini berlangsung di depan gerban Kantor Gubernur Sumsel Jalan Kapten A Rivai Palembang.
Driver online baik roda dua dan roda empat melakukan aksi damai meminta Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel membuat kebijakan menentukan Batas Tarif Bawah (BTA) dan Batas Tarif Atas (BTA) transportasi online.
Sebab selama ini aplikator membuat kebijakan tarif batas bawah dan batas atas yang berbeda antara satu aplikator dengan aplikator lainnya, sehingga kerap terjadi perang tarif.
Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Sumsel, Asrul Indrawan mengatakan, meminta agar Pj Gubernur Sumsel bisa membuat Peraturan Gubernur soal ketentuan tarif transportasi online agar tidak saling berperang antar driver.
"Perang tarif mematikan driver, karena tarif yang ditetapkan terlalu rendah tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan para driver," kata Asrul, Senin (2/9/2024).
Ia pun mencontohkan tarif yang ada sekarang hanya Rp 1.200 - Rp 1.500 per km, bahkan per 4 km hanya Rp 5.000.
Sedangkan bensin saja satu liter Rp 10 ribu, itu pun paling hanya bisa untuk jarak tempuh 6 km. Belum macetnya dan lain-lain.
"Beberapa tuntutan yang disampaikan yaitu tolak tarif di bawah regulasi, sesuaikan harga delivery semua aplikasi, hapuskan goceng, slot, shopee hub dan untuk grab nego kami dengan tegas menolak masuk di Palembang," katanya
Lalu, diharapkan ada kepastian hukum untuk seluruh driver online.
Meminta Pj Gubernur untuk mengeluarkan Pergub terkait ambang bawah dan atas ongkos online di Kota Palembang, khususnya dan Sumsel pada umumnya. Lalu sesuaikan potongan semua aplikasi.
Baca artikel menarik lainnya di Google News
Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel