TRIBUNSUMSEL.COM -- Kabar soal Muhaimin Iskandar alias Cak Imin diusung jadi cawapres Anies Baswedan ditanggapi Prabowo Subianto.

Adapun ketum partai Gerinda tersebut menjawab santai soal kabar cak Imin tersebut.

Bacapres dari koalisi Indonesia Maju tersebut mengaku belum mendengar terkait hal itu.

“Ini demokrasi kita. Saya belum denger rencana itu. Santai-santai saja. Karena Wakil presiden saatnya ada,” jawab Prabowo dalam konferensi Pers usai memberikan kuliah umum di Golkar Institute melansir dari Kompas TV, Kamis (31/8/2023).

Sebelumnya,kabar mengejutkan datang dari partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang memilih Cak Imin alias Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Anies Baswedan.

Informasi itu disampaikan langsung oleh Sekjen Demokrat Teuku Riefky melalui keterangan resminya, Jumat (31/8/2023) dikutip Tribunnews.com

Kata Teuku Riefky, secara diam-diam Nasdem melakukan kerja sama politik dengan PKB.

Di mana Ketum Nasdem yakni Surya Paloh disebut menyetujui duet Anies Baswedan dan Cak Imin.

"Bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," ujar Riefky.

Riefky menyebut Demokrat telah mengkonfirmasi kabar tersebut langsung kepada Anies pada hari ini.

"Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli)," ungkapnya.

Menurut Teuku Riefky Harsya, Nasdem dan juga Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan terhadap Koalisi Perubahan.

Pasalnya PKB tidak berada dalam Koalisi Perubahan, terlebih kandidat Cawapres terkuat Anies Baswedan semakin mengerecut ke nama Ketum Demokrat AHY.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol,"

"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," ujar Riefky.

"Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu (fait accompli)," ungkapnya.

Demokrat Gelar Rapat

Partai Demokrat menggelar rapat untuk merespons keputusan bacapres Anies Baswedan yang memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres.

Rapat itu digelar di kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat, Kamis (31/8/2023) malam.

"Benar (rapat di kediaman SBY)," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis.

Kamhar juga membenarkan rapat digelar membahas manuver yang dilakukan Anies yakni memilih Cak Imin sebagai cawapres.

"Informasi dari Anggota Tim 8 Bang Teuku Riefky Harsjah yang juga Sekjen DPP Partai Demokrat, demikian adanya," ucapnya

Gerinda Minta PKB Tak Keluar Koalisi

Gerindra menegaskan Ketum PKB Cak Imin masih memiliki hak menentukan Cawapres pendamping Prabowo Subianto meski nama koalisi berganti.

Langkah Capres Prabowo Subianto mengubah nama koalisi mendapatkan beragam sambutan dari parpol pendukungnya.

Bagi elite PKB perubahan nama koalisi menjadi Koalisi Indonesia Maju tidak mengubah kesepakatan dalam piagam KKIR.

Di mana dalam piagam KKIR atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu nama Cawapres dari Prabowo ditentukan oleh Ketum PKB Cak Imin dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut Waketum Gerindra Habiburokhman, hal tersebut juga menjadi pegangan dari Gerindra di Koalisi Indonesia Maju.

Kata Habiburokhman, Cak Imin tetap memiliki hak untuk menentukan siapa sosok bakal Cawapres dari Prabowo Subianto.

"Tetap, koalisi ini justru semakin besar, justru semakin maksimal, dan tidak sedikit pun mengurangi hak Gus Imin dan PKB untuk ikut menentukan cawapres," kata Habiburokhman Kamis (31/8/2023) dikutip Tribunnews.com

Walau masih memiliki hak dalam penentuan nama Cawapres, namun Habiburokhman mengaku tak mengetahui siapa sosok yang nantinya akan menjadi pendamping Prabowo Subianto.

Lebih jauh, Habiburokhman mengatakan siapapun nama Cawapres yang beredar saat ini masih belum pasti.

Sebab, penetapan terkait siapa nama Cawapres akan ditetapkan oleh para ketum parpol termasuk di antaranya Cak Imin.

"Saya ga tau, nanti kita liat aja. Tapi yang jelas semua tidak akan keluar nama cawapres dari koalisi ini tanpa persetujuan dari ketum parpol pendukung Prabowo," katanya.

"Jadi kalau ada satu aja yg tidak setuju, batal, jadi harus fix ketum parpol menyepakati," tuturnya.

Perubahan nama koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto rupanya berbuntut panjang.

Diketahui Prabowo Subianto mengubah nama koalisinya dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Perubahan itu dilakukan setelah bergabungnya dua parpol parlemen yakni Golkar dan PAN ke dalam koalisi pendukung Capres Prabowo Subianto.

Adapun KKIR dibentuk saat koalisi baru beranggotakan Gerindra dan PKB pada 2022 lalu.

Menurut Ketua DPP PKB Daniel Johan, meski koalisi Capres Prabowo Subianto berganti nama, namun piagam atau kesepakatan di dalam KKIR masih berlaku.

Piagam yang dimaksud ialah mengenai penentuan Cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto.

Di mana dalam piagam itu kewenangan penentuan Cawapres diserahkan kepada Prabowo Subianto dan Cak Imin.

"Jadi asumsimya ya monggo ubah nama yang penting kesepakatan deklarasi kunci keputusan tetap di dua ketua umum (Prabowo dan Cak Imin)," kata Daniel Johan, Rabu (30/8/2023), dikutip Tribunnews.com

"Piagam deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sampai sekarang masih berlaku belum dicabut artinya poin-poin itu masih berlaku," tuturnya.

(*)