"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," ujar Riefky.

"Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu (fait accompli)," ungkapnya.

Demokrat Gelar Rapat

Partai Demokrat menggelar rapat untuk merespons keputusan bacapres Anies Baswedan yang memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres.

Rapat itu digelar di kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat, Kamis (31/8/2023) malam.

"Benar (rapat di kediaman SBY)," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis.

Kamhar juga membenarkan rapat digelar membahas manuver yang dilakukan Anies yakni memilih Cak Imin sebagai cawapres.

"Informasi dari Anggota Tim 8 Bang Teuku Riefky Harsjah yang juga Sekjen DPP Partai Demokrat, demikian adanya," ucapnya

Gerinda Minta PKB Tak Keluar Koalisi

Gerindra menegaskan Ketum PKB Cak Imin masih memiliki hak menentukan Cawapres pendamping Prabowo Subianto meski nama koalisi berganti.

Langkah Capres Prabowo Subianto mengubah nama koalisi mendapatkan beragam sambutan dari parpol pendukungnya.

Bagi elite PKB perubahan nama koalisi menjadi Koalisi Indonesia Maju tidak mengubah kesepakatan dalam piagam KKIR.

Di mana dalam piagam KKIR atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu nama Cawapres dari Prabowo ditentukan oleh Ketum PKB Cak Imin dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut Waketum Gerindra Habiburokhman, hal tersebut juga menjadi pegangan dari Gerindra di Koalisi Indonesia Maju.

Kata Habiburokhman, Cak Imin tetap memiliki hak untuk menentukan siapa sosok bakal Cawapres dari Prabowo Subianto.