TRIBUNSUMSEL.COM - Kehadiran Partai Golkar dan PAN yang baru saja bergabung mendukung Prabowo Subianto dinilai menjadi ancaman bagi PKB.

Partai politik yang dipimpin Muhaimin Iskandar atau Cak Imin itu dianggap terancam setelah hadirnya dukungan Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto.

Terancam maksudnya, kehadiran Golkar dan PAN diyakini akan mempengaruhi konsensus kerja sama politik antara PKB dan Gerindra.

Baca juga: PKB Ngotot Ingin Duet Prabowo-Muhaimin, Pernah Gertak Golkar-PAN Tak Boleh Usul Cawapres Jika Gabung

Dua partai itu yang lebih dulu berkoalisi sebelum datang Golkar dan PAN, dimana mereka telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Pengamat politik, Yudha Kurniawan menilai piagam KKIR yang menjadi pijakan awal bagi Koalisi Gerindra dan PKB terancam terabaikan.

Salah satu konsensusnya adalah cawapres yang akan dipilih mendampingi Prabowo tentu harus disetujui oleh Cak Imin selaku Ketua Umum PKB.

Baca juga: Baru Sehari Gabung Koalisi Gerindra-PKB, PAN Desak Prabowo Segera Putuskan Nama Cawapres?

Bahkan Cak Imin sendiri memberi sinyal bahwa dirinya merasa deg-degan dengan kehadiran Golkar dan PAN yang disebutnya saudara baru itu.

“Masuknya partai peserta baru dalam Koalisi KKIR mulai memiliki pengaruh pada konsensus politik yang telah dicapai Gerindra dan PKB,” ujar Yudha dalam artikel TribunBekasi.com, dikutip pada Kamis (17/8/2023).

Yudha juga melihat pasca deklarasi Partai Golkar dan PAN mendukung Prabowo muncul narasi-narasi yang membuat ancaman bagi posisi PKB semakin terang.

Baca juga: Sinyal Duet Prabowo-Erick Thohir Makin Kuat Setelah PAN dan Golkar Gabung Gerindra-PKB

Misalnya, narasi perdebatan nama baru koalisi, penegasan posisi PKB dalam penentuan cawapres, dan arah koalisi tenda besar tersebut ke depan.

"Bagi PKB, dengan masuknya partai-partai lain ke dalam koalisi, muncul kebutuhan untuk mempertegas Piagam KKIR sebagai pijakan awal koalisi."

"Hal ini jadi bagian dari upaya untuk memastikan nilai tawar yang besar bagi posisi PKB di dalam koalisi dalam menentukan arah koalisi ke depan,” ujarnya.

Yudha berpandangan dukungan begitu cepat terhadap Prabowo Subianto tentu sarat dengan berbagai kepentingan politik dari partai-partai pemilu.

Mengingat waktu yang makin mendekati pelaksanaan pemilu.

"Pasca deklarasi dukungan, belum terlihat sikap partai-partai lain terkait dengan Piagam KKIR. Di sini peran Partai Gerindra juga sangat penting untuk mendorong partai-partai lain menghormati Piagam KKIR,” papar Yudha.

Selain itu, dalam dinamika politik, Yudha menilai tentu saja berbagai kemungkinan bisa terjadi.

Termasuk melakukan kalibrasi ulang terhadap konsensus koalisi politik antara PKB dan Gerindra.

"Ada dua hal yang mungkin bisa ditempuh para partai koalisi pendukung Prabowo. Pertama, melakukan kalibrasi ulang atas Piagam KKIR tanpa menegasikan peran PKB sebagai koalisi awal."

"Dan tentu saja yang kedua, belum terlambat bagi PKB untuk membangun konsensus baru dengan koalisi lama, yakni PDI Perjuangan atau Demokrat,” ujarnya.

Yudha mengingatkan koalisi antara PKB dan Gerindra merupakan sejarah baru bagi kedua partai itu.

PKB sebetulnya memiliki sejarah panjang justru dengan dua partai lain yang kemungkinan besar akan menjadi kompetitornya di Pemilu 2024.

Dua partai kawan lama PKB tersebut adalah PDIP dan Demokrat.

"Ada beberapa pandangan bahwa koalisi gemuk atau tenda besar ini akan menyulitkan distribusi kerja-kerja politik jika kedepan koalisi ini memenangkan pemilu."

"Belum lagi masalah lain yang mungkin muncul dalam proses perjalanan pemerintahan yaitu distribusi kekuasaan," ungkap Yudha. (*)

Sumber: TribunBekasi.com