TRIBUNSUMSEL.COM, MUARA ENIM --  Adanya wacana gaji PNS naik tahun 2024 dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo  (Jokowi) tentu disambut baik terutama oleh PNS itu sendiri.

Terkait wacana gaji PNS naik juga ikut dikomentari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim Liono Basuki BSc.

Meski mendukung rencana gaji PNS naik, namun Liono mengingatkan hal tersebut tentu harus diimbangi dengan peningkatan kinerja, bukan sebaliknya.

"Kalau memang aturannya naik (Gaji, red) kita taati. Dan Kita mendukung kenaikan gaji untuk kalangan PNS. Namun harus diiringi semangat kerja dalam pelayanan kepada masyarakat," tegas , Senin (17/7/2023).

Baca juga: Sosok Rosmalinda, Istri Sekda Ogan Ilir ASN Setahun Tak Ngajar Tapi Dapat Sertifikasi, Kini Dimutasi

Menurut Liono, dalam proses kenaikan gaji PNS tentu nantinya harus ada pembahasan antara Dewan dengan Pemerintah termasuk oleh pemerintah di Kabupaten Muara Enim yang nantinya akan dituangkan atau dimasukan dalam ABPB-P.

Kata dia, tidak bisa Pemkab Muara Enim tiba-tiba menaikkan gaji PNS meski sudah ada keputusan dari Pemerintah Pusat.

"Harus dibahas terlebih dahulu. Intinya jika memang aturan pemerintah pusat akan menaikan gaji untuk PNS, kita taati," jelasnya.

Hal senada dikatakan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Muara Enim Kasman MA S.Sos, bahwa kenaikan gaji kalangan PNS memang kewenangan  pemerintah pusat.

Namun, pemerintah daerah dan dewan harus duduk satu meja.

Apalagi jika sifatnya segera kemungkinan akan dibahas dalam APBD-P.

Sebab dalam pembahasan kenaikan gaji harus menyesuaikan kemampuan ABPD dan jangan sampai ada yang dikorbankan dalam pembangunan.

Oleh karena itu, dewan dan pemerintah daerah harus duduk bersama dalam pembahasannya juklak juknisnya seperti apa dan baru sahkan. 

"Kita mendukung adanya wacana kenaikan gaji PNS tersebut. Kita berharap dengan kenaikan gaji tersebut PNS dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat bukan sebaliknya," harapnya. (Sripoku/Ardani Zuhri)

Dipastikan Naik

Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan bakal naik.

Hal ini diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.

Ia mengungkapkan saat ini Presiden Joko Widodo sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menghitung kecukupan anggaran supaya gaji para abdi negara naik, termasuk PPPK.

Meski belum bisa diungkapkan kapan tepatnya gaji PNS ini bakal naik.

“Bapak Presiden sudah meminta kami untuk menghitung bersama menteri keuangan, dan ibu menteri keuangan sedang meng-exercise kecukupan anggaran dengan rumusan kenaikan gaji,” kata Anas dalam program Economic Update CNBC Indonesia, dikutip Minggu (16/7).

Meski begitu, Anas menegaskan, kenaikan gaji ini nantinya akan masuk ke dalam landasan aturan Peraturan Pemerintah yang didalamnya memasukkan konsep total reward. Artinya, ketentuan kenaikan gaji ini nantinya tidak akan berdiri sendiri.

“Tapi ini akan kita masukkan di dalam total reward di dalam RPP yang sedang kita siapkan, sehingga ini tidak parsial. begitu juga terkait dengan dengan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) atau Tukin (Tunjangan Kinerja),” ucap Anas.

Soal penghitungan kenaikan gaji PNS ini juga sempat disampaikan Sri Mulyani seusai rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait rancangan APBN 2023 di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Mei 2023 lalu.

Sri Mulyani menegaskan, Presiden Jokowi telah mempertimbangkan rencana kenaikan itu. Keputusan akhirnya akan disampaikan saat menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN pada Agustus mendatang.

Iklan untuk Anda: Warga Sumatera Selatan Yang Sakit Lutut dan Pinggul Wajib Membaca Ini!
Advertisement by
 
“Beliau mempertimbangkan nanti beliau yang akan umum kan saat RUU APBN disampaikan,” ucap Sri Mulyani.

Sebagian artikel ini telah tayang di Bangkapos.com