Dedi sendiri mengaku, meski ada gejolak kepemimpinan di DPD PSI Palembang iya yakin hal ini tidak berpengaruh banyak terhadap pencalegan yang ada, mengingat hampir 70 persen Bacaleg yang didaftarkan di KPU, tetap bersedia melanjutkan.

"Kalau ada yang nyebarang partai menyilahkannya, tapi InsyaAllah penggantinya sudah siap, dan kita targetkan empat kursi nantinya di dapat di DPRD Palembang pada Pemilu 2024," pungkasnya.

Sebelumnya, DPW PSI Sumsel membenarkan pemecatan sejumlah pengurus dan kader PSI, dikarenakan telah terjadinya dugaan pelanggaran berat. Dimana eks ketua telah melakukan pungutan "mahar" bagi para Bacalegnya.

"Kami tegaskan Ketua dan pengurus DPD Palembang sudah dipecat bukan mundur, karena sudah melakukan pelanggaran- pelanggaran yang dilakukannya. Karena PSI jelas dan tegas, PSI itu beda dengan partai lainnya, hanya sama antikorupsi, anti toleransi, dan kekerasan terhadap perempuan, " kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sumsel Hermanto, Rabu (21/6/2023).

Dijelaskan Bro Hermanto, dalam organisasi kepartaian di PSI ada dua aturan. Pertama aturan MoU ada kesepakatan sebelum SK keluar, salah satunya menyuapkan kantor, kepengurusan dan tidak boleh pungut biaya.

"Nah, kedua dalam PSI ada AD ART, dimana anti korupsi baik keluar dan kedalam, dan itu nyatanya sudah dilakukan oleh Toni selaku ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Palembang, " paparnya.

Kesalahan Toni diungkapkan Hermanto yaitu memungut biaya bacaleg yang ada, dengan kisaran Rp 5 juta per orang sebagai jaminan dicalonkan.

Hal ini juga sudah diingatkan dan telah dikirim surat pemanggilan yang bersangkutan untuk mengklarifikasi namun diindahkan. Akhirnya, DPP mengambil keputusan dengan memberikan sanksi tegas dengan bukti- bukti yang ada.

"Nah, bukti- bukti transfer penyataan sikap dan live orang yang dipungut kita ada. Modusnya dengan ngancam akan dicoret dari pendaftaran," ungkapnya.

Ditambahkan Hermanto, siapapun kader PSI yang melakukan pelanggaran serupa, pastinya ada tindakan tegas dari partai, dan pengambil keputusan ada di DPP.

"Salah satu pelanggaran dia itulah, dan PSI bukan ngomong saja tapi ada ketegasan. Pastinya di PSI tidak ada mahar sekali baik Bacaleg dan pilkada. Siapapun yang lakukan itu akan disingkirkan, termasuk saya juga jika melakukan pelanggaran serupa akan disingkirkan " tegasnya, seraya untuk ketua DPD PSI Palembang yang baru dijabat Bro Dedi.

Dilanjutkan Hermanto, sebenarnya DPP PSI hanya memecat ketua DPD Toni yang telah melakukan pelanggaran, namun sejumlah pengurus lainnya juga mengalami pergantian karena tidak mau lagi.

"Memang yang dipecat pertama Toni karena pelanggaran tadi, dan konfirmasi ke wakil- wakil, sekretaris dan bendahara meminta ketersediaan tetap jadi pengurus tapi mereka menolak, sehingga diganti dengan pengurus baru, ' tandasnya.

Disisi lain, untuk Bacaleg yang didaftarkan ke KPU sebelumnya, Hermanto memastikan mereka tetap berlaku dan akan dilakukan perombakan bagi mereka yang mundur.

"Bacaleg tetap kita tunggu 1 minggu kedepan, mereka sudah diberikan surat dan diminta menyerahkan data berkas bacalegnya, dari sekitar 36 Bacaleg yang ada ternyata 17 masih bertahan bacalegnya dan kita siapkan penggantinya. Artinya kalau dikatakan 90 persen mundur itu bohong, " tukasnya.