TRIBUNSUMSEL.COM -- Modus korupsi Muhammad Adil Bupati Meranti dikuak Komisi Pemberantasan Korupsi usai menangkap di operasi tangkap tangan (OTT).

Diketahui Muhamma Adil diduga menerima suap terkait pengadaan jasa umrah.

Melansir dari Tribunmedan.com, Jumat (7/4/2023) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebutkan tidak hanya suap jasa umrah tetapi juga ikut dalam pemotongan  Uang Pengganti dan Ganti Uang Persediaan (UP dan GUP)

“Pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang persediaan (UP dan GUP) dipotong 5-10 persen,” ujar Ghufron.

UP merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau biaya pengeluaran yang sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Sejauh ini, kata Ghufron, dua dugaan tindak pidana korupsi itu yang ditemukan KPK atas penangkapan Bupati Meranti Muhammad Adil.

Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Adil dan puluhan pejabat lainnya.

Sebagaimana telah diberitakan KOMPAS.TV sebelumnya, Adil ditangkap KPK bersama puluhan pejabat strategis Pemerintah Kepulauan Meranti serta pihak swasta.

"Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK dan juga ada pihak swasta," kata Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, Jumat (7/4).

Ali memastikan pihaknya telah mengamankan barang bukti berupa uang dalam OTT Bupati Meranti itu.

"Untuk bukti uang sementara kami pastikan tim juga mengamankannya," kata Ali, dilansir dari Tribunnews.

Ali belum bisa memastikan jumlah uang tersebut, karena pihaknya masih melakukan penghitungan.

"Jumlahnya masih terus dihitung dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang diamankan," ujarnya.

KPK, kata dia, akan membawa Adil dari Pekanbaru ke Jakarta pada sekitar pukul 10.00 WIB pagi ini, Jumat.

"Tim KPK segera membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih pagi ini, informasi sementara dijadwalkan dari TKP jam 10-an," kata Ali.

Sesuai aturan, KPK harus menentukan status hukum kepada mereka yang tertangkap dalam OTT dalam waktu selama 1x24 jam setelah penangkapan.

"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," ungkapnya.

Profil Muhammad Adil

Muhammad Adil merupakan politisi kelahiran Riau, pada 18 April 1972 yang kini berusia genap 50 tahun.

Muhammad Adil merupakan lulusan S2 dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Selain politik, Muhammad Adil juga aktif berorganisasi.

Awalnya Muhammad Adil mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, namun usahanya tersebut gagal hingga akhirnya ternyata ia sukses menjadi anggota DPRD.

Ia mengawali kariernya dengan menjadi anggoat DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009.

Dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum FORKI Kabupaten Kepulauan Meranti pada periode 2010-2014.

Sebelum terpilih sebagai Bupati Meranti, Muhammad Adil pernah menjabar sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau 2 periode yaitu periode 2014-2018 partai Hanura.

Terpilih kembali sebagai anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau dari PKB pada periode selanjutnya yaitu 2019-2020.

Kemudian, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Ikatan Sarjana NU Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2018-2022.

Hingga kini ia menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti sejak 2021 hingga 2024 mendatang.

Belakangan ini, beberapa pemberitaan juga menyebutkan bahwa Adil keluar dari PKB dan bergabung ke PDI Perjuangan.

Beberapa bulan yang lalu pun ia juga sempat dikabarkan terlibat perang dingin dengan Gubernur Riau, Syamsuar.

Muhammad Adil yang lahir pada 18 April 1972 ini menikah dengan seorang wanita bernama Rinarni dan dikaruniai 3 orang anak.

Pendidikan :

- Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Alahair (1978-1984)

- SMP Negeri 3 Selatpanjang (1984-1987)

- SMA Negeri 2 Selatpanjang (1987-1990)

- S1 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru (2003-2007)

- S2 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru (2022)

Organisasi:

- Ketua DPW Pujakesuma Riau (2017-2022)

- Ketua Dewan Penasehat Ikatan Sarjana NU Kabupaten Kepulauan Meranti (2018-2022)

Partai Politik: PKB

Jabatan: Bupati Kepulauan Meranti (26 Februari 2021-Petahana)

(*)

Baca berita lainnya di Google News.