“Pokoknya ini sudah merupakan kebijakan Pemerintah, karena itu kita akan mencoba mencari titik temu,” kata Muhajdir.

“Kita menjadi tuan rumah setelah mengajukan diri, kita melamar, jadi harus mempertimbangkan hal itu,” lanjutnya.

Lebih lanjut, pria berusia 66 tahun itu pun menegaskan bahwa Pemerintah Pusat nantinya akan berdiskusi lebih lanjut dengan Pemerintah Daerah.

Menurutnya, komunikasi sudah dilakukan dan tinggal melanjutkan agar bisa menemukan titik terang.

“Pasti berdiskusi, Pemda bagian dari Pemerintah Pusat,” tutur Muhadjir.

“Gubernur sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Saya sudah berhubungan, sudah kontak beliau, sudah ada diskusi dan tinggal dilanjutkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Israel memang menjadi negara yang mendapatkan penolakan untuk datang ke Indonesia.

Polemik kedatangan Israel sebagai peserta Piala Dunia U-20 2023 ini bahkan berlangsung kian hangat akhir-akhir ini.

Bukan hanya Gubernur Bali, tetapi sejumlah organisasi masyarakat juga belakangan ini berteriak perkara penolakan Israel.

Hal ini tak lepas dari situasi Israel yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Ditambah lagi, Israel memang negara yang masih melakukan penjajahan.

Sedangkan dalam konstitusi Indonesia, jelas tertera bahwa negara melawan penjajahan, di mana hal ini tertuang dalam pembukaan UUD dan tak bisa ditawar.

Namun, untuk ranah sepak bola dan bukan dalam dunia politik, Indonesia juga bagian dari masyarakat dunia.

Untuk itu, Muhadjir juga menekankan Pemerintah pasti akan mengambil langkah lanjutan terkait penolakan timnas Israel ini.

Dia berharap semuanya bakal bisa diselesaikan dalam waktu dekat.

Dengan begitu, persiapan Piala Dunia U-20 2023 yang hanya tersisa sekitar 60 hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa masalah.

Artikel ini telah tayang  di Bolasport.com