Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM - Nuning Rodiyah, Komisioner KPI Pusat angkat bicara terkait isu Lesti Kejora heboh diduga dipecat oleh pihak Indosiar.
Pasalnya, hal itu lantaran Lesti Kejora mencabut laporannya terhadap sang suami, Rizky Billar dengan alasan demi sang buah hati.
Setelah Lesti mencabut laporan itu, nampaknya tak sedikit pihak yang tuai kritikan dan kecewa dengan keputusan sang pedangdut ini.
Hal itu karena Lesti Kejora dinilai terlalu budak cinta (bucin) dengan Rizky Billar karena memaafkan sang suami yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap dirinya.
Baca juga: Laporan KDRT Dicabut, Rizky Billar Kini Sudah Tidur Bareng Lesti Kejora, Ingin Perbaiki Hubungan
Bahkan kini netizen ramai meminta Lesti Kejora turut diboikot dalam acara televisi.
Menanggapi hal itu, Nuning Rodiyah, Komisioner KPI Pusat angkat bicara.
Nuning mengatakan bahwa memang benar belakangan ini netizen ramai meminta Lesti untuk diboikot dari layar kaca.
Namun ada juga yang meminta Lesti tetap dilayar kaca. Dilansir youtube Sambel Lalap, Selasa (18/10/2022).
"Memang benar 2-3 hari terakhir ini KPI mendapat masukan yang sangat signifikan dari para netizen ada dua hal yang disampaikannya, ada yang meminta boikot Lesti dan Billar, ada juga yang meminta Lesti tetap dihati." ungkap Komisioner angkat bicara.
Lebih lanjut, Nuning mengatakan bahwa masukan dari para netizen ini harus harus di pertimbangkan lagi.
"Ini kan ada dua masukan yang kemudian harus di pertimbangkan dan di terima oleh KPI." terangnya.
Nuning menjelaskan bahwa pihak KPI tidak bisa memilih permintaan netizen karena KPI harus bersikap netral dengan mengambil keputusan yang berbasis kepada kepentingan publik.
"KPI tidak bisa memilih satu satu saja, KPI harus posisi netral, harus mengambil satu kebijakan itu harus kembali berbasis kepada kepentingan publik." jelasnya.
"Masukan itu tentu kami akan mengkaji fakta-fakta yang ada." sambungnya.
Baca juga: Heboh Beredar Isu Lesti Kejora Diduga Dipecat Indosiar DA 5 Usai Cabut Laporan, Cek Faktanya
Ia mengatakan bahwa pihak KPI tidak boleh memvonis sesuatu yang kasusnya belum selesai dengan ranah hukum.