Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG - Sejumlah kader Golkar mengaku tidak puas atas kepengurusan Golkar Muara Enim.
Menyikapi permasalahan tersebut DPD Partai Golkar Sumsel sudah memanggil Golkar Muara Enim.
Hasilnya adalah DPD Partai Golkar Sumsel mengaku, permasalahan kepengurusan DPD Golkar Kabupaten Muara Enim adalah internal di Muara Enim dan telah diselesaikan.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris DPD Partai Golkar Sumsel Andie Dinialdie, setelah jajarannya memanggil kepengurusan Golkar Muara Enim dan pihak yang protes.
"Ini masalah internal dan prinsip. Ada keinginan mereka yang tidak terakomodir dan hal itu sudah dilakukan, dengan pertemuan yang diinisiasi koordinator dari pengurus provinsi, " katanya, Kamis (22/9/2022).
Ditambahkan Andie yang juga anggota DPRD Sumsel ini, jajarannya sudah mendengarkan masing- masing pihak, sehingga telah memberikan solusi yang terbaik, mengingat jika terus berlarut akan merugikan Partai Golkar sendiri.
Baca juga: Pidato SBY Soal Indikasi Kecurangan Pemilu 2024, Demokrat Sumsel: Imbauan Agar Parpol Waspada
"Itulah tugas pengurus yang ada demi persatuan Partai Golkar, dan telah dilakukan koordinator (Ersangkut), sehingga semua sudah selesai, " paparnya.
Sebelumnya, sejumlah kader partai Golkar Muara Enim menggelar aksi dan menyegel kantor DPD Partai Golkar Muara Enim, Rabu (21/9/2022).
Aksi dan penyegelan kantor Golkar Muara Enim sebagai bentuk penolakan komposisi pengurus DPD Partai Golkar Muara Enim terhadap SK No : SKEP 146/DPD/GOLKAR-SUMSEL/IX/2022 yang dinilai cacat hukum.
Informasi yang dihimpun, Kantor Golkar Muara Enim disegel oleh puluhan kader dikomandoi Pengurus Harian DPD Partai Golkar Muara Enim Ahmad Solihin, Dani CS dan turut disaksikan seorang anggota DPRD Muara Enim dari Fraksi Golkar Yusran.
Menurut Solihin, aksi ini adalah sebagai bentuk ketidak puasan atas hasil Musdalub pada tanggal 16 September lalu.
Karena setelah ditetapkan sebagai ketua terpilih, Hadiono dinilai tidak amanah dan aspiratif sebab yang bersangkutan tidak mengindahkan AD/ART Partai Golkar.
"Padahal AD/ART itu adalah panglima tertinggi dalam partai. Namun AD/ART tersebut tidak di indahkan. Oleh karena itu Kami tidak mengakui saudara Hadiono sebagai Ketua partai Golkar Muara Enim," jelasnya
Hal senada juga dikatakan oleh mantan Sekretaris DPD Golkar Muara Enim Dani Efendi SE, bahwa dirinya bersama keder Golkar lainnya menolak keras susunan kepengurusan DPD Partai Golkar.
Soalnya, dalam penyusunan kepengurusan DPD Partai Golkar yang baru para kader senior tidak dilibatkan dalam tim formatur yang telah disepakati bersama sehingga banyak yang menyalahi AD/ART dan terkesan arogan.
Sebagai contoh, untuk pengisian sekretaris sesuai kriteria dan syarat dalam AD/ART Partai Golkar jelas minimal harus lima tahun mengabdi di Partai Golkar secara terus menerus.
Namun pada kepengurusan yang baru ternyata oknum tersebut dua tahun bergabung dengan Partai Golkar yang tentu belum memahami betul organisasi didalam tubuh Golkar, ini malah dijadikan sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Muara Enim.
Dan perlu diketahui, penolakan ini bukan hanya dari pengurus harian DPD Partai Golkar Muara Enim saja, tetapi juga dari kepengurusan partai Golkar di 13 kecamatan dari 22 kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.
Dan itu belum ditambah tiga organisasi sayap Golkar yang juga menolak sehingga total yang menolak ada 16 kepengurusan.
“Ada bukti dokumennya penolakan 13 kecamatan diatas materai Rp 10 ribu. Ditambah lagi tiga organisasi sayap yang menolak untuk komposisi untuk sekretaris dan sudah disampaikan ke DPD Golkar Sumsel,” ucapnya.
Sementara itu, Yusran Efendi anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Fraksi Golkar, mengatakan anggota Fraksi Golkar sangat respon apa yang suarakan dari kader-kader Golkar.
Ada beberapa tuntutan teman-teman kader, salah satunya diminta anulir masalah kepengurusan karena tidak sesusai dengan AD/ART dan Juklak Partai Golkar.
"Insya Allah dalam permasalahan ini saya akan langsung menyampaikan kepada ketua terpilih pak Hadiono supaya menganulir dan menyerap aspirasi kawan-kawan kader Golkar untuk menganalisa ulang kepengurusan Partai Golkar seusai juklak, juknis AD/ART Partai Golkar,” pungkasnya.
Baca berita lainnya langsung dari google news