Baca tanpa iklan
Pemerintah terus berupaya menyesuaikan penerapan subsidi energi yang tepat sasaran bagi masyarakat. Saat ini, PT Pertamina (Persero) tengah melakukan uji coba untuk pendaftaran kendaraan melalui MyPertamina untuk 50 kota/kabupaten di 27 provinsi.
Hal ini dilakukan untuk memudahkan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti, Solar dan Pertalite.
Namun wacana penerapan MyPertamina ini menuai sejunlah polemik di kalangan masyarakat.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai baik wacana penerapan MyPertamina untuk pembatasan BBM subsidi. Kendati demikian, penggunaan MyPertamina ini dianggap keputusan yang kurang sesuai untuk masyarakat.
“MyPertamina, menurut saya itu baik juga. Tetapi saat ini kurang proper, kurang tepat. Karena tadi berbagai permasalahan akan muncul,” kata Fahmy Radhi dalam diskusi MNC Trijaya bertajuk Untung Rugi BBM Subsidi secara virtual Sabtu (6/8/2022).
Ia menambahkan, penggunaan MyPertamina yang merupakan platform digital akan menyulitkan sejumlah konsumen di Indonesia. Selain diperlukan literasi teknologi, akses untuk menggunakan digital pun belum sepenuhnya dapat diakses masyarakat di seluruh Indonesia.
“Sehingga saya khawatir dengan tidak adanya akses tadi, yang punya akses hanya mobil-mobil, kemudian dia bisa membeli pertalite,” kata Fahmy.
“Sementara rakyat di daerah-daerah pelosok yang tidak punya akses tidak bisa mendaftar dan memperoleh itu tadi,” lanjut dia.
Baca juga: Presiden Jokowi Bicara Soal Kenaikan Harga Pertalite Dari Rp 7.650 Naik Jadi Rp 17.100
Baca juga: Beli Pertalite Pakai MyPertamina, Sopir Angkot Beli Bensin Eceran di Lubuklinggau, Alasannya
Daftar Harga Pertalite, berlaku 3 Agustus
Pertalite
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Rp 7.650 per liter
Provinsi Sumatera Utara: Rp 7.650 per liter
Provinsi Sumatera Barat: Rp 7.650 per liter
Provinsi Riau: Rp 7.650 per liter
Provinsi Kepulauan Riau: Rp 7.650 per liter