Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG- Hari Bhayangkara identik dengan Hari Ulang Tahun Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang diperingati setiap 1 Juli.
Perayaan ini diambil berdasarkan momentum turunnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1946 mengenai tanggung jawab Kepolisian Negara.
Penetapan 1 Juli sebagai Hari Bhayangkara tidak terlepas dari penyatuan korps kepolisian yang berada di daerah-daerah menjadi satu kesatuan secara nasional di bawah pemerintahan Republik Indonesia.
Dinamakan Bhayangkara karena merupakan sebutan untuk pasukan keamanan Patih Gadjah Mada dari Majapahit yang ditugaskan menjaga raja dan kerajaan kala itu.
Lantas bagaimana awal mula diperingatinya Hari Bhayangkara serta terbentuknya Kepolisian Republik Indonesia ini?
Melansir dari Kompas.com, Kepolisian Republik Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.
Perjalanan korps kepolisian di Indonesia telah berlangsung sejak zaman pemerintah kolonial Belanda. Mereka membentuk kepolisian modern sejak 1897 hingga 1920. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Polri saat ini.
Kemudian saat Jepang menjajah Indonesia, kepolisian dibagi-bagi berdasarkan wilayah. Ada kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera dengan pusat di Bukittinggi, Kepolisian Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang pusatnya ada di Banjarmasin.
Berbeda dengan zaman Belanda yang hanya mengizinkan jabatan tinggi diisi oleh orang-orang mereka, saat di bawah Jepang, Kepolisian dipimpin oleh warga Indonesia.
Akan tetapi, meski menjadi pemimpin, orang pribumi masih didampingi pejabat Jepang yang pada praktiknya lebih memegang kuasa.
Masa Kemerdekaan
Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, polisi bentukan Jepang seperti PETA dan Gyu-Gun dibubarkan.
Setelah Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, kepolisian yang tersisa dari masa penjajahan menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.
Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN).
Selanjutnya, pada 29 September 1945, Presiden Soekarno menetapkan dan melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).