Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Partai Demokrat buka suara terkait kadernya yang merupakan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Diketahui, Abdul Gafur ditangkap KPK pada Rabu (12/1/2022).
Abdul Gafur ditangkap bersama 10 orang terlibat.
Demokrat menyesalkan penangkapan Bupati UPP itu.
Hal itu disampaikan Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto, kepada wartawan, Kamis (13/1/2022).
"Di saat kami semua terus membangun transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, dan zona integritas yang baik dalam aktualisasi politik, kejadian ini tentu sangat mengagetkan dan memprihatinkan kita semua," kata Didik.
Didik mengatakan, Partai Demokrat mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemberantasan korupsi.
Dia menyatakan partainya tak mentoleransi perilaku koruptif
"Kami tidak akan pernah mentoleransi tindakan-tindakan koruptif dalam segala bentuk. Menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi menjadi harapan dan keinginan kita semua," ucap Didik.
Baca juga: DAFTAR Harta Kekayaan Abdul Gafur Masud Bupati PPU yang Ditangkap KPK, Tak Ada Utang
Lebih lanjut, Demokrat menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
Namun, dia mengingatkan proses hukum itu harus memegang teguh asas praduga tidak bersalah, dengan penegakan hukum yang transparan, profesional dan akuntable, keadilan akan diwujudkan.
"Pembelajaran berharga buat para pejabat, para pengguna anggaran dan kita semua, jangan main-main dengan uang rakyat, jangan main-main dengan jabatan dan kewenangan. Jauhkan diri dari korupsi karena pemberantasan korupsi tidak akan berhenti. Siapa yang korupsi akan berakhir di bui," pungkasnya.
KPK Pastikan Tangkap Tangan Bupati Penajam Paser Utara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah.
Kali ini dilakukan di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.