Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM - Presiden Jokowi sudah mengantongi nama bakal calon Panglima TNI dan Kepala BIN.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada akhir November 2021 mendatang.
Namun hingga hari ini DPR belum kunjung menerima Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pencalonan Panglima TNI yang baru.
Menurut Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa, Presiden Jokowi sepertinya masih memiliki sejumlah pertimbangan tersendiri terkait belum diputuskan "nama" dalam kasus ini.
"Hemat saya posisi ini masih tarik ulur karena dari ketiga figur kepala staf angkatan yang menjadi calon Panglima TNI, sepertinya Jokowi sedang menghitung tentang memprioritaskan kepentingan stabilitas nasional atau mewujudkan poros maritim dunia. Artinya antara KSAD atau KSAL," ujar Herry.
Sementara untuk isu pergantian Kepala BIN, ia mengingatkan Jokowi agar siapapun yang memimpin lembaga telik sandi tersebut adalah figur yang memiliki kapasitas intelijen yang kuat dalam konteks penyelidikan, pengamanan dan koordinasi ihwal intelijen
"Tentunya yang tepat menjadi Kepala BIN adalah figur yang memiliki kapasitas intelijen yang kuat dalam konteks penyelidikan, pengamanan dan koordinasi ihwal intelijen."
"Dalam beberapa momentum, BIN sering kecolongan mulai data pribadi Presiden yang bocor, data penduduk penting lainnya juga ikut bocor dan persoalan lainnya. Soal ini harus dievaluasi dan dibenahi," kata Herry.
Menurutnya, hal yang harus ada pada Kepala BIN selanjutnya yakni optimalisasi strategi mitigasi hingga kontra intelijen yang terukur serta terintegrasi.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews