Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM - Belakangan publik dihebohkan dengan seornag guru yang dilantik jadi kepala sekolah tapi sekolahnya tidak ada.
Kejadian ini dialami oleh seorang guru perempuan di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Guru SD tersebut bernama Rasni Jubaidi Bone Agus.
Berdasarkan SK Pelantikan, Rasni adalah guru di SD Inpres Klabat yang diberi tugas baru sebagai kepala sekolah SD Negeri Kecil Warukapas di Kecamatan Dimembe, Minahasa Utara.
Namun, dirinya harus kecewa setelah mengetahui sekolah tempatnya bertugas ternyata fiktif.
Meski merasa malu, Rasni mengaku menerimanya dengan ikhlas.
"Karena sudah seperti ini, saya terima dengan lapang dada," ujarnya dalam tayangan YouTube Kompas TV, Sabtu (2/10/2021).
"Enggak apa-apa, yang penting bukan ambisi saya untuk menjadi kepala sekolah," lanjutnya.
Dirinya menyatakan, nantinya hanya ingin memberikan yang terbaik di sekolah tempatnya bertugas.
"Karena saya ditawarkan menjadi kepala sekolah sini, saya ingin kasih bagus sekolah ini, cuma itu," ungkapnya.
Diberitakan TribunManado.co.id sebelumnya, Rasni mengaku sudah melaporkan masalahnya ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).
"Pihak badan berjanji menelaah masalah tersebut, untuk sementara saya disuruh mengajar lagi di sekolah lama," ujarnya, Kamis (28/9/2021).
Sementara itu, Aktivis Minut, William Luntungan meminta Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung, mencopot kepala dinas yang sudah bikin gaduh.
"Harus ada tindakan tegas kepada mereka."
"Jangan sampai mereka yang bikin gaduh tapi publik mengarahkan kritikan pada Bupati dan Wakil Bupati," ujarnya.
Menurutnya, masalah SDN Warukapas Kecil adalah murni kesalahan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan OPD.
Masalah teknis semisal penginputan adalah kesalahan Baperjakat dan OPD.
"Mereka tidak bisa bersinergi dengan kebijakan reformasi birokrasi," kata dia.
Ia menambahkan, Bupati perlu memanggil Baperjakat dan OPD bersangkutan untuk diperiksa terkait keteledoran itu dan memberi sanksi tegas.
Diketahui, kasus viral ini sudah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara menyebut, persoalan ini lebih disebabkan faktor human error, yakni salah pengetikan.
Sementara itu, BKPP Kabupaten Minahasa Utara juga mengaku telah melakukan kelalaian dalam proses input nama dan jabatan.
Pihak BKPP telah memanggil Rasni untuk meminta maaf dan berjanji akan merevisi SK Pelantikan.
(Tribunnews.com/Nuryanti) (TribunManado.co.id/Arthur Rompis)
Baca berita lainnya di Google News