"Kalau dulu korupsi dilakukan setelah APBN ditetapkan atas usulan pemerintah, sekarang ini sebelum APBN dan APBD jadi, sudah ada nego-nego proyek untuk APBN dan APBD,” paparnya.
Ia juga menengarai, banyak yang masuk penjara karena jual beli APBN dan Perda.
"Saya bisa menunjuk bukti dari koruptor yang dipenjara saja," cetus Mahfud MD.
Semua itu, kata dia, dilakukan atas nama demokrasi, dan pemerintah tidak mudah untuk menindak, karena di dalam demokrasi, pemerintah tidak bisa lagi mengonsentrasikan tindakan dan kebijakan di luar wewenangnya.
Itulah sebabnya, Mahfud MD mengaku paham dengan istilah “demokrasi kriminal” yang pernah dilontarkan oleh Rizal Ramli.
“Situasi ini perlu kesadaran moral secara kolektif, sebab tak satu institusi pun yang bisa menembus barikade demokrasi yang wewenangnya sudah dijatah oleh konstitusi," terang Mahfud MD.
Selain itu, kata dia, pada era pasca-reformasi sekarang ini, korupsi sangat meluas dan perguruan tinggi menjadi salah satu terdakwa utamanya.
Sebab para koruptor itu, kata dia, umumnya adalah lulusan perguruan tinggi.
"Karena itu, rektor di perguruan tinggi, harus memperhatikan ini," ucap Mahfud MD.
Menurut Mahfud MD, kunci penyelesaiannya tak cukup hanya dengan aturan-aturan atau jabatan.
Sebab, aturan dan jabatan dibuat melalui apa yang diasumsikan sebagai keharusan demokrasi.
"Jika para aktor demokrasinya bermoral bobrok, maka produk hukum dan pelaksanaannya pun akan bobrok."
"Hukum itu kan sangat ditentukan oleh moral para aktornya. Itulah tugas kita ke depan,” ujarnya.
Jadi menurutnya, demokrasi tetap yang terbaik, tapi perlu ditata ulang dengan keluhuran moral para aktornya, agar yang tumbuh adalah demokrasi substansial, bukan demokrasi kriminal.
"Ada dalil yang menyatakan bahwa dalam arti tertentu hukum adalah produk politik, jika moralitas politik bagus maka hukum dan penegakannya akan bagus."
"Tapi jika moralitas politik jelek maka hukum dan penegakannya juga akan jelek," paparnya. (Igman Ibrahim)
Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Mahfud MD: Korupsi Sekarang Semakin Gila, APBN Belum Jadi Saja Sudah Dikorupsi.