Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM - Kabar baik untuk guru honorer di Indonesia.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang dipimpin Nadiem Makarim tengah mempersiapkan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Nantinya, sebanyak satu juta guru honorer akan diangkat menjadi PNS.
Tak hanya itu, guru honorer tersebut juga akan mengalami kenaikan gaji.
"Kapasitas formasinya cukup banyak untuk guru honorer sampai satu juta formasi," kata Nadiem Makarim saat berkunjung ke Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur pada Rabu (11/11/2020).
Baca juga: KABAR GEMBIRA, Guru Honorer akan Dapat Subsidi Gaji Rp2,4 Juta, Periode Bulan Ini hingga Akhir Tahun
Baca juga: Dihibur Krisdayanti dan Uang Panaik Rp3 M, Sosok Pasangan Pengantin Aqila Nadya dan Omar Muhammad ?
Baca juga: Geger, Pasangan Gay Digerebek di Kostan, 5 Menit Baru Bukakan Pintu, Gelagat Aneh Terbongkar
Baca juga: Minta Bayar setelah Bercinta di Kebun Karet, Seorang Mahasiswi Dibunuh, Pelaku Sebut Sakit Hati
Pembukaan formasi ini menjadi kesempatan bagi guru honorer, khususnya yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) agar bisa diangkat menjadi PPPK.
Sebab, kata Nadiem, pihaknya akan memprioritaskan terlebih dahulu untuk guru-guru honorer yang masih bergaji di bawah standar.
"Untuk guru-guru honorer yang sudah bergaji Upah Minimum Regional (UMR) agar menahan diri dulu," ucap Nadiem.
"Kita fokus membenahi kesejahteraan guru honorer yang masih digaji Rp 200.000, namun kerjanya sama dengan yang digaji UMR dan PNS,"
Meski demikian, kata Nadiem, tak serta merta setiap guru honorer yang berada di daerah 3T lantas langsung diangkat menjadi PPPK.
Baca juga: Tukang Rujak Cantik Buat Heboh, Pelanggan Sebut Mirip Wanita Timur Tengah, Intip Foto-fotonya
Baca juga: VIRAL Video 18 Detik Mobil Brio Dihancurkan, Pengemudi Dikeroyok hingga Luka Berat
Nadiem mengatakan, mereka tetap harus mengikuti tahapan seleksi terlebih dahulu. Program pengangkatan ini pun, kata dia, baru akan dimulai pada 2021.
"Pada 2021 merupakan tahun pertama, kita memberikan kesempatan yang adil bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK dengan seleksi yang adil dan transparan," tuturnya.
Nadiem berharap melalui program ini, dapat menjadi kesempatan bagi para guru honorer di daerah-daerah untuk bisa mengabdi sebagai PPPK.
Lebih lanjut, Nadiem mengatakan, formasi PPPK ini dari daerah.
Namun, permasalahannya saat ini masih terdapat kendala di daerah.
Itu karena pemerintah daerah atau pemda baru menyiapkan sekitar 200.000 formasi.
Padahal, menurut Nadiem, kebutuhannya lebih dari jumlah tersebut.
"Oleh karena itu, kami meminta agar daerah benar-benar menyiapkan berapa kebutuhannya. Kepala sekolah juga perlu mendorong kepala dinasnya, sampaikan berapa kebutuhannya," katanya.
Selain rekrutmen PPPK, pemerintah juga akan membuka seleksi CPNS pada 2021.
Beberapa formasi yang akan dibuka antara lain perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis, penyuluh pertanian, penyuluh perairan dan sebagainya.
(TribunnewsWiki.com/Restu, Wartakotalive.com)
Kabar Gembira Lainnya, Subsidi Gaji Guru Honorer segera Cair
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan mengucurkan subsidi gaji untuk guru honorer sebesar Rp 2,4 juta.
Stimulus yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mulai diberikan pada periode bulan ini hingga akhir tahun.
Meski demikian, Menkeu belum memerinci skema bantuan langsung tunai (BLT) berupa cash transfer tersebut.
Kemenkeu menggunakan basis data guru honorer yang terdaftar dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) dengan masing-masing pagu anggaran sebesar Rp 2,94 triliun dan Rp 2,08 triliun.
Baca juga: Ratu Nyali Julukan Baru Nikita Mirzani dari Hotman Paris, Heboh Rumah Nyai Dijaga Ketat Polisi
Baca juga: Minta Bayar setelah Bercinta di Kebun Karet, Seorang Mahasiswi Dibunuh, Pelaku Sebut Sakit Hati
Adapun, stimulus ini berangkat dari usulan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah yang memperluas penerima subsidi gaji selain karyawan yang terdaftar berpenghasilan Rp 5 juta per bulan dan terdaftar sebagai member Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Diharapkan, stimulus tersebut dapat menyasar masyarakat ekonomi kelas menengah bawah. Sehingga, daya beli masyarakat bisa terungkit di sisa akhir tahun ini.
"Dengan adanya bantuan berupa subsidi gaji yang diberikan untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan 12,4 juta pekerja, plus guru honorer, berarti kami sudah membantu hingga 80% lagi dari keseluruhan masyarakat Indonesia dalam situasi Covid-19," kata Menkeu saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11/2020) lalu.
Sri Mulyani mengatakan, dengan diberikannya subsidi gaji kepada guru honorer, maka cara ini akan memperkuat jaring pengaman sosial dalam program PEN. Anggaran terbanyak dalam program PEN itu bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
Data Kemenkeu menunjukkan, realisasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 181,11 triliun sampai dengan 9 November 2020.
Angka tersebut setara dengan 77,3 persen dari pagu senilai Rp 234,33 triliun. Sementara, untuk realisasi subsidi gaji mencapai Rp 17,5 triliun atau setara 59 persen dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengungkapkan, ratusan ribu guru honorer masih menunggu kejelasan nasib untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ia berharap, pemerintah segera memperjelas formasi yang disediakan bagi guru honorer dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
"Kami meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera memperjelas kuota formasi bagi guru honorer dalam seleksi PPPK maupun CPNS tahun depan," kata dia.
Untuk diketahui dalam dialog bersama kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah di Palu Sulawesi Tenggara, Mendikbud Nadiem Makarim meminta agar daerah segera mengajukan kebutuhan guru di wilayah masing-masing.
Nadiem Makarim menegaskan jika pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk melakukan rekruitmen tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan daerah.
Bahkan founder Gojek tersebut meminta daerah mengajukan sebanyak-banyaknya nama.
Huda menjelaskan per Mei 2020, jumlah Guru Honorer di berbagai jenjang sekolah negeri mencapai 847.973 orang.
Mereka terdiri dari dari 526.332 orang Guru Honorer SD, 172.833 Guru Honorer SMP, 82.280 Guru Honorer SMA, 61.270 Guru Honorer SMK, dan 5.258 Guru Honorer SLB.
Sedangkan guru honorer di berbagai jenjang sekolah swasta mencapai 668.099 orang.
Sebagian besar dari mereka telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, namun masih belum mendapatkan penghargaan layak dari pemerintah.
"Maka jika apa yang disampaikan mas Menteri benar, maka upaya untuk segera mengangkat guru honorer baik menjadi PNS maupun PPPK bisa segera dituntaskan," katanya.
Huda mengatakan tidak mungkin jika ratusan ribu guru honorer tersebut bisa diangkat sekaligus dalam satu kali rekruitmen.
Sebagai gambaran dalam rekruitmen PPPK gelombang pertama tahun lalu, formasi yang diberikan untuk guru honorer hanya 34.959 slot.
Mereka menjadi bagian dari 51.000 honorer dari berbagai bidang yang lolos seleksi PPPK 2019.
"Kami meminta Mas Menteri bisa memastikan berapa slot yang bisa diperebutkan oleh guru honorer dalam seleksi PPPK gelombang kedua nanti, sehingga jumlah formasi itu bisa segera disampaikan kepada kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Jangan sekadar meminta sebanyak-banyaknya nama, tetapi saat rekruitmen tak semua bisa diakomodir," katanya.
Politikus PKB ini meminta dalam waktu dekat kepala dinas dan kepala sekolah segera memetakan jumlah guru honorer yang dibutuhkan di wilayah kerja mereka.
Selain itu mereka juga bisa mendata siapa-siapa saja yang masuk prioritas untuk bisa ikut seleksi PPPK.
"Kepala dinas dan kepala pasti sudah tahun berapa kebutuhan tenaga pendidik di tiap sekolah dan siapa-siapa saja yang perlu diprioritas untuk bisa mengikuti seleksi PPPK baik dari segi umur, bidang keahlian, tingkat displin, dan prestasi tenaga pendidik," katanya.
Huda melanjutkan jika telah diketahui peta kebutuhan dan nama-nama guru honorer yang menjadi prioritas, maka kepala dinas Pendidikan serta kepala sekolah bisa meminta mereka menyiapkan berkas data yang diperlukan.
Menurutnya hal ini penting karena seleksi PPPK tidak jauh berbeda dengan seleksi CPNS yang membutuhkan kelengkapan administrasi dari calon pelamar.
"Jadi saat ada pengumuman resmi waktu rekruitmen mereka tinggal memasukan berkas saja. Kami berharap kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para guru honorer sehingga mereka segera mendapatkan penghargaan sepantasnya," kata dia. (tribun network/mam/sen/kontan)
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Mendikbud akan Naikkan Gaji Guru Honorer Dibawah UMR dan Angkat Jadi Pegawai dan Tribunnews.com dengan judul 1,6 Juta Guru Honorer Dapat Subsidi Gaji Rp 2,4 Juta Hingga Akhir Tahun