Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali naikkan iuran BPJS Kesehatan.
Kebijakan Preside Jokowi direspon langsung oleh Mahkamah Agung.
Diketahui Jokowi membuat kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan kelas II.
Sedangkan, untuk kelas III akan dinaikkan pada 2021.
Rencana, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu hanya berselang beberapa bulan dari putusan Mahkamah Agung (MA) perkara Nomor 7 P/HUM/2020 perkara Hak Uji Materiil, Kamis 27 Februari 2020 putus yang membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.
• Jokowi Naikkan Lagi Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Corona, Belum Ada Sebulan Kembali Normal
MA menerima dan mengabulkan sebagian uji materi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI).
Menanggapi kebijakan pemerintah itu, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Andi Samsan, mengatakan kenaikan iuran BPJS merupakan kewenangan pemerintah.
"Mahkamah Agung (MA) tidak akan mencampuri dan tidak akan menanggapi, sebab hal tersebut merupakan wilayah kewenangan pemerintah," kata Andi Samsan, saat dihubungi, Rabu (13/5/2020).
Dia menjelaskan, jika benar Presiden telah menerbitkan Perpres baru yang menaikkan iuran BPJS, maka sudah dipertimbangkan dengan saksama.
• BPJS Kesehatan Naik Mulai 1 Juli, Bedanya Perpres Terbaru dengan yang Sudah Dibatalkan MA?
Menurut dia, MA hanya berwenang untuk mengadili perkara permohonan hak uji materiil terhadap peraturan yang kedudukannya di bawah undang-undang.
"Dan itupun apabila ada pihak yang berkeberatan bertindak sebagai pemohon, yang mengajukan ke MA," tambahnya.
Sebelumnya, MA menerima dan mengabulkan sebagian uji materi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.
• 1 Juli Iuran BPJS Kesehatan Resmi Berubah: Berikut Rincian Biaya Kelas I, II, dan III
Permohonan uji materi itu diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI).
Perkara Nomor 7 P/HUM/2020 perkara Hak Uji Materiil, Kamis 27 Februari 2020 putus itu dipimpin ketua majelis yaitu Supandi dengan anggota Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi.