Baca tanpa iklan
TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih mengeluhkan belum dibayarkannya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sejak Januari hingga saat ini.
"Sudah tiga bulan dan hampir empat bulan TKD belum juga dibayarkan, kami mau makan juga apalagi sekarang ini di rumah terus tidak bekerja, tidak ada uang kami," ungkap satu diantara ASN meminta namanya jangan disebutkan ketika dibincangi wartawan, Senin (20/4/2020).
Sumber tersebut mengaku, pihaknya mengeluh lantaran para ASN mengandalkan adanya uang TKD disebabkan SK (surat keputusan) pegawai telah digadaikan ke bank.
"Gaji kami tinggal dikit, selama corona ini diam dirumah tidak kerja, pengeluaran banyak sementara TKD belum cair-cair," keluhnya.
Hal yang sama disampaikan salah seorang ASN di salah satu puskesmas di Prabumulih yang mengaku pihaknya sebagai ASN di fasilitas kesehatan juga membutuhkan dibayarkannya tunjangan kinerja daerah tersebut.
"Ini sudah hampir empat bulan, apa jangan-jangan uang kami untuk TKD itu dialihkan untuk penanganan pencegahan penyebaran virus corona, ada apa ini, kenapa hampir empat bulan belum dibayarkan," keluh pegawai itu.
Menanggapi keluhan para ASN itu, anggota DPRD Kota Prabumulih, Evi Susanti SE meminta dan mendesak pemerintah melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk membayar TKD pegawai disebabkan para pegawai juga ikut terdampak Covid-19.
"Tolong kepada pemerintah agar segera dibayarkan, kan dana untuk mereka sudah dianggarkan dan para ASN tidak masuk dalam kategori warga yang menerima bantuan sehingga mereka sangat membutuhkan TKD itu," ungkap Evi.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, selama bekerja dirumah para ASN tentu lebih banyak pengeluaran terlebih anak-anak mereka belajar di rumah yang membutuhkan palet internet dan listrik.
"Mereka sangat mengharapkan sekali dana TKD ini apalagi sebentar lagi akan memasuki puasa, mereka sudah menanti karena pada saat ini kebutuhan dasar mereka sangat meningkat lebih dari biasanya. Anak butuh paket internet untuk belajar online dari rumah jadi tolong lah," bebernya.
Evi menuturkan, jajaran DPRD Prabumulih sendiri sudah beberapa kali menyampaikan ini agar segera dibayarkan oleh pemerintah kota Prabumulih namun sampai saat ini tanpa alasan belum juga dibayarkan. "Kalau mereka dapat bantuan seperti penerima sembako tidak apa, ini mereka susah karena belum dibayarkan, toh juga sudah dianggarkan, kami akan terus menggedor masalah ini," tuturnya.
Sementara Kepala BKD Pemkot Prabumulih, Jauhar Fahri SE Ak ketika diwawancarai mengungkapkan pihaknya telah mengurus permasalahan itu dan akan segera dicairkan.
"Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dicairkan," katanya singkat.