Baca tanpa iklan
Ia menduga pemecatan dirinya sebagai pengurus harian DPD dilakukan untuk memuluskan satu nama tertentu sebagai Ketua DPRD Sumsel.
Iskandar terang-terangan menentang wacana tersebut karena dianggap tidak sesuai juknis dan juklak di partai Golkar.
"Pak Alex ingin memasukan mantunya yang baru seumur jagung di dunia politik dan belum juga duduk sebagai anggota Dewan."
"Padahal aturan di Golkar, jika untuk bisa duduk di kursi pimpinan, yang bersangkutan harus pernah duduk sebagai anggota DPRD satu periode dan menjadi pengurus partai sesuai tingkatan. Tapi hal ini ingin dilanggar pak Alex Noerdin," katanya.
Ditambahkan Iskandar, ia bersama teman- teman yang lain akan melakukan upaya atas keputusan DPD yang dinilainya melanggar dan cacat hukum tersebut.
"Kami akan mempertanyakan putusan pemecatan tersebut, dan sekarang masih menunggu SK resmi. Pemecatan kader atau pengurus partai harus sesuai AD/ ART, bukan karena komunitas, jadi aturan."
"Kami akan ke Mahkamah Partai dan kami juga punya hak untuk mengevaluasi pengurus," tandasnya.
Senada diungkapkan Yulizar Dinoto. Ia tidak mengetahui apa yang jadi alasan partai mencopotnya sebagai pengurus partai.
"Memang saya belum menerima SK pemecatan itu secara resmi, jika memang ada saya mempertanyakannya. Apa dasarnya dan salah saya apa? Mengingat saya sudah berjuang bersama Golkar sejak lama," ungkap Yulizar.
Dilanjutkan mantan Kepala BPBD Sumsel ini, jika memang ada evaluasi kepengurusan harusnya hal itu dilakukan sesuai AD/ART partai dan melalui pleno.
"Kalau mau dievaluasi, saya rasa jabatan Sekretaris DPD juga harus dievaluasi dan dicopot, karena rohnya partai ada dijabatan tersebut dan kami lihat juga Partai Golkar jadi semerawut," tegas dia.
Dihubungi terpisah Sekretaris DPD I Golkar Sumsel Herpanto mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan rapat dan belum ada putusan untuk nama-nama yang direkomendasikan ke DPP sebagai calon Ketua DPRD Sumsel.
"Iya, ada delapan nama usulan, tapi belum diputus, sekarang masih rapat," kata Herpanto, tanpa menyebutkan secara detil nama- nama yang diusulkan.
Sedangkan kandidat Ketua DPRD Sumsel M Yansuri mengatakan, hasil pleno yang dilakukan Golkar Sumsel banyak cacatnya. Dia juga belum mengetahui secara pasti berapa nama yang direkomendasikan.
"Calon Ketua DPRD itu harus sesuai hasil rakernas 2013, dan minimal sekurang- kurangnya memenuhi 3 persyaratan (pengurus, pernah menjabat, dan suara terbanyak). Tapi kami lihat ada satu calon yang direkomendasikan juga, padahal tidak satu pun syarat dipenuhi, calon ini dipaksakan," katanya.